Jakarta – Hasil survei lembaga Centre for Strategic and International Studies (CSIS) menunjukkan tingkat kepuasan publik terhadap kinerja Pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla mengalami peningkatan selama tiga tahun terakhir. “Dari 2015 hingga 2017, kepuasan publik terhadap pemerintahan pak Jokowi meningkat,” kata peneliti Departemen Politik dan Hubungan Internasional CSIS Arya Fernandes dalam pemaparan hasil survei di Jakarta, Selasa (12/9).
Survei ini dilakukan terhadap 1.000 responden yang tersebar secara proporsional di 34 provinsi di Indonesia dengan penarikan sampel respon den secara acak dan metode multi-stage random sampling dengan margin of error sebesar +/- 3,1 persen serta tingkat kepercayaan 95 persen. Arya menyampaikan secara umum tingkat kepuasaan publik terhadap kinerja Pemerintahan Jokowi tahun 2015 sebesar 50,6 persen, kemudian naik pada 2016 menjadi 66,5 persen, dan 2017 sebesar 68,3 persen. Menurut dia, kepuasan publik terbesar terjadi pada bidang ekonomi, hukum dan maritim.
Khusus di bidang ekonomi, CSIS merekam bahwa ekonomi keluarga dalam tiga tahun terakhir memang tidak mengalami peningkatan yang signifikan. Namun demikian pembangunan infrastruktur yang terekspos dan diketahui publik mendorong kepuasan publik di sektor ekonomi. Sementara di bidang hukum, publik optimis pemerintah berkomitmen dalam penegakan hukum misalnya memperkuat KPK, mendorong reformasi Polri hingga memberantas mafia peradilan.
Sedangkan di sektor maritim, pembangunan tol laut hingga memperkuat pertahanan maritim memicu kepuasan publik yang tinggi. Selain tingkat kepuasan publik, hasil survei CSIS juga menunjukkan elektabilitas Presiden Joko Widodo terus meningkat sejak tahun 2015. ”Berdasarkan survei, elektabilitas Presiden Jokowi terus meningkat sejak 2015,” ujar Fernandes. Dari hasil paparan, elektabilitas Jokowi pada 2015, 2016, 2017 berturut-turut 36,1 persen; 41,9 persen; dan 50,9 persen.
Elektabilitas ini lebih tinggi dibandingkan rival terdekat Jokowi yakni Prabowo Subianto. CSIS merekam elektabilitas Prabowo cenderung mengalami stagnasi dalam tiga tahun tersebut, masing-masing, 28 persen; 24,3 persen; dan 25,8 persen. Direktur Eksekutif CSIS Philip J. Vermonte mengatakan sejatinya elektabilitas seorang petahana baru dapat dikatakan relatif aman jika menyentuh angka di atas 60 persen. “Sebetulnya untuk seorang incumbent lebih aman kalau angkanya 60 sampai 70 sekian persen. Tapi ini baru tiga tahun pemerintahan,” kata Philip. sur/Ant/AR-3
