Persiapan USBN sudah mencapai 70 persen, dan tinggal menyempurnakan jika moratorium UN disetujui presiden.
JAKARTA – Kesiapan pelaksanaan Ujian Sekolah Berstandar Nasional (USBN) sebagai pengganti Ujian Nasional telah mencapai 70 persen. Jika Presiden menyetujui usulan moratorium UN, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan berjanji tidak akan membebani daerah, terutama terkait anggaran.
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menyatakan siap menggelar Ujian Sekolah Berstandar Nasional (USBN) sebagai pengganti Ujian Nasional. Meski banyak yang meragukan, mengingat moratorium UN yang masih akan dibahas dalam rapat terbatas (ratas) oleh Presiden ini terlalu dekat dengan jadwal ujian yang biasanya digelar sekitar April-Mei.
Namun Mendikbud, Muhadjir Effendy meyakini bahwa persiapan USBN sudah mencapai 70 persen, dan tinggal menyempurnakan jika moratorium UN disetujui presiden dalam ratas.
“Kami sudah siap. Jika mau buat soal tinggal ambil dari bank soal. Pemerintah provinsi sudah kami undang juga untuk sosialisasi. Dalam waktu dekat kabupaten kota juga. Dalam waktu dekat UNSB akan bisa dijalankan,” kata Muhadjir di Jakarta, Jumat (2/12).
Seperti diberitakan sebelumnya, Mendikbud telah merampungkan evaluasi UN yang hasilnya akan memberlakukan memoratorium UN. Sebagai gantinya, UN akan didesentralisasikan ke daerah dalam bentuk USBN.
Sebelumnya, dalam rapat kerja bersama Komisi X DPR muncul sejumlah kritikan kepada Mendikbud terkait munculnya rencana moratorium ini. Kebijakan tersebut dinilai terlalu tergesa-gesa dan minim persiapan jika langsung diterapkan 2017.
Menjawab kritikan tersebut, mantan Rektor Universitas Muhammadiyah Malang ini berjanji bahwa desentralisasi UN tidak akan membebani daerah, terutama terkait anggaran. Meskipun UN akan menjadi kewenangan daerah, namun pembiayaan yang diperkirakan akan naik dua kali lipat itu akan disiapkan oleh pusat.
“Saya tegaskan bahwa perubahan ini tidak akan membebani pemerintah provinsi dan kabupaten kota,” ungkap Muhadjir.
Dalam raker juga terungkap bahwa estimasi anggaran untuk menggelar USBN beserta persiapannya di daerah akan mencapai satu triliun rupiah.
Perlu Dikaji
Anggota Komisi X DPR, Nuroji mengatakan bahwa desentralisasi UN ke daerah yang akan berwujud USBN harus menigantisipasi munculnya potensi pungutan liar di sekolah yang mengatasnamakan USBN. Untuk itu, ia meminta Mendikbud beserta jajarannya memberikan kajian yang jelas terkait skema pembiayaan USBN ini.
“Sebab seperti kita ketahui, tidak semua daerah memiliki komitmen yang sama dalam memajukan pendidikan, Saya khawatir akan ada pembebanan biaya tambahan di sekolah untuk USBN jika tidak ada kejelasan pembiayaan,” papar politisi dari Fraksi Partai Gerindra ini.
Untuk diketahui, alokasi anggaran untuk penyelenggaraan Ujian Nasional di 2017 adalah 491 miliar rupiah.
Perkiraan anggaran satu triliun rupiah adalah anggaran UN ditambah dengan anggaran untuk persiapan USBN.
Seperti pembuatan soal, pelatihan guru menulis soal ujian, pengembangan Kelompok Kerja Guru (KKG) dan Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP) dan lainnya.
Pengamat Pendidikan dari Eduspec Indonesia, Indra Charismiadji berharap USBN yang akan menggantikkan UN dapat meningkatkan kualitas pendidikan Indonesia secara signifikan.
Kendati demikian, ia meminta kepada Mendikbud agar memastikan guru-guru mumpuni dalam mendukungn pelaksanaan USBN.
Mengingat USBN nantinya akan dikembalikan kewenangannya pada guru dan sekolah, yakni 75 persen soal dibuat guru, dan hanya 25 persen yang dibuat pusat.
“Jika melihat kualitas guru yang dipaparkan melalui Uji Kompetensi Guru (UKG) sepertinya akan sangat berat mengharapkan guru bisa mendukung USBN ini,” tegas Indra.
Indra mengingatkan, bahwa kualitas guru saat ini masih sangat rendah. Untuk itu ia mendorong agar pelatihan dan penjaminan mutu guru harus lebih ketat lagi jika USBN akan diberlakukan.
“Soal akan sangat tergantung dengan kualitas guru masing-masing, USBN harus dikawal agar benar-benar dapat menjawab tantangan pendidikan abad 21,” tutupnya. cit/E-3
