in

Ketua DPRD Sumsel Kesal Banyak OPD Tak Hadiri Rapat Paripurna

BP/DUDY OSKANDAR
Hj RA Anita Noeringhati

Palembang, BP

Ketua DPRD Sumatera Selatan (Sumsel) Hj RA Anita Noeringhati kesal dengan sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam lingkup Pemprov Sumsel yang banyak tidak menghadiri rapat paripurna  XVIII DPRD Sumsel dengan agenda  laporan hasil reses pimpinan dan anggota DPRD Sumsel di 10 daerah pemilihan (dapil) pada 12-17 Oktober 2020 yang lalu, Senin (2/11).

Politisi Partai Golkar ini malah sampai meminta Sekda Sumsel untuk menyampaikan hal ini kepada Gubernur Sumsel agar jangan sampai rapat virtual ini di jadikan alasan  ketidak hadiran OPD.

“ Karena OPD ini sekarang  dengan alasan virtual, yang hadir hanya bisa di hitung dengan jari, tidak lebih , paripurna ini adalah yang paling tinggi  yang harus kita hormati, anggota DPRD saja kita wajibkan sekarang lebih banyak duduk  disini daripada yang virtual,” katanya.

Anita meminta OPD juga menghormati paripurna ini , “ Jangan OPD itu kalau hadir  ada Gubernur , kalau Gubernur tidak hadir  tidak juga hadir, kami juga bisa menyampaikan nanti diparipurna , bagaimana menyikapi OPD-OPD yang tidak menghormati lembaga  DPRD ini , tolong pak Sekda  untuk disampaikan kepada pak Gubernur,” katanya.

Kekesalan mantan ketua Komisi IV DPRD Sumsel ini juga bukan tanpa alasan, karena yang dibahas itu penting yakni terkait penyampaian hasil reses para anggota dewan yang didapati banyak sekali temuan dilapangkan yang harus ditindaklanjuti.

“Kalau pak gubernur hadir paripurna, kepala dinasnya banyak yang hadir, kalu pak gubernur tidak hadir kepala dinasnya ikut juga ga hadir”, kata Anita usai rapat rapat paripurna DPRD Sumsel.

Menurut Anita, sidang paripurna ini adalah rapat tertinggi antara eksekutif dan legislatif.

“Dengan adanya covid-19 ini kami melihat bahwa kehadiran OPD untuk secara fisik semakin menurun” katanya.

Kendati beberapa kepala dinas hadir secara virtual pada sidang paripurna tersebut, namun Anita menghimbau agar sebagian besar kepala dinas atau OPD harus hadir secara fisik, karena banyak keputusan yang harus ditindaklanjuti.

“Memang dengan Zoom (aplikasi meeting virtual) tetapi sekarang kan anggota dewan yang hadir sudah mulai banyak. Tapi OPD yang hadir bisa dihitung dengan jari loh”, katanya.

“Jangan menjadi alasan karena ini virtual, tetapi semuanya hadir dengan virtual, karena ini ada keputusan keputusan yang harus ditindaklanjuti. Seperti tadi paripurna tentang reses, ternyata ada temuan dari anggota dewan yang reses di daerah Banyuasin, inikan harus cepat diambil keputusan, jadi apapun acara di rapat Paripurna itu adalah paling penting, saya sebagai ketua DPRD mengharap menghimbau OPD juga harus hadir minimal 50 persennya, kita kan bisa terapkan protokol kesehatan”,  katanya.

Sekda Sumsel H Nasrun Umar mengatakan, ada slot  sehingga bisa dilakukan webinar atau zoom, webinar menurut Nasrun bukan berarti tidak hadir.

“ Bahwa ada satu  kesimpulan ketua DPRD , ya tentu hak konstitusional beliau  mengatakan itu, tapi sedapat mungkin  aku akan sampaikan ini  kepada bapak Gubernur, agar kiranya  sedapat mungkin yang bisa hadir langsung , hadir langsunglah,” katanya.#osk

What do you think?

Written by Julliana Elora

Studium Generale 2020 Lembaga Pengelola Dana Pendidikan Republik Indonesia (LPDP RI) – Rekacipta Generasi Muda Menuju Indonesia Emas (secara virtual), 2 November 2020, dari Istana Kepresidenan Bogor, Provinsi Jawa Barat

Presiden: Tetap Fokus Jaga Keseimbangan Kesehatan dan Ekonomi