Pemerintah Provinsi Sumbar menutup tahun anggaran 2022 dengan kinerja membaik atau lebih baik dibandingkan 2021. Jika dilihat pada sisi pendapatan daerah, khususnya Pendapatan Asli Daerah (PAD), realisasinya surplus 100,93%.
“Jika dibandingkan realisasi tahun 2021 secara nominal meningkat 11,61%. PAD didominasi oleh pendapatan pajak daerah yang mengalami surplus 103,84%. Ini menunjukan salah satu indikator membaiknya kondisi perekonomian Sumbar yang dibarengi meningkatnya kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak,” ungkap Kepala Bappeda Sumbar Medi Iswandi kepada Padang Ekspres, Minggu (1/1/2023).
Selain itu, lanjut Medi, peningkatan pendapatan juga didorong adanya inovasi seperti “Program 5 Untung” yang dilakukan Pemerintah Provinsi Sumbar yang didukung penuh pelaksanaannya oleh Polda Sumbar.
Sementara itu untuk pendapatan transfer yang didominasi dari DAU dan DAK juga memperlihat kondisi sangat baik dengan realisasi mencapai 97,33%. “Secara keseluruhan kinerja pendapatan daerah tahun 2022 mencapai 99,13%,” tambahnya.
Dari sisi belanja juga memperlihatkan indikator yang cukup baik yaitu mencapai 94,95% dengan sisa anggaran tahun 2022 sekitar Rp281,18 miliar. Kondisi ini jauh lebih baik dibandingkan kondisi 2021 yang realisasi belanjanya 93,78% dengan sisa anggaran mencapai Rp483,68 miliar.
“Secara keseluruhan kinerja realisasi belanja dibandingkan realisasi pendapatan mencapai 95,73%. Artinya, dari total realisasi pendapatan dan penerimaan tahun 2022, maka 95,73% direalisasikan dalam bentuk belanja untuk semua kegiatan pembangunan dan pelayanan publik,” jelas Medi Iswandi.
Pejabat yang pernah menjabat Kepala Bappeda dan Kepala Dinas Pariwisata Padang itu lebih lanjut menegaskan bahwa sisanya sebesar 4,27% digunakan untuk menutup defisit anggaran tahun 2023.
Terkait dampak program dan kegiatan dari anggaran yang direalisasikan, Medi menyampaikan pada sektor pertanian mencakup pertanian, perkebunan, pangan, kehutanan, peternakan dan perikanan serta kelautan, menunjukan dampak sangat baik dengan indikator meningkatnya Nilai Tukar Petani (NTP).
“Jika dibandingkan Y to Y atau rata-rata sampai November 2021 mencapai 107,26% meningkat menjadi 110,40% rata-rata sampai November 2022). Jadi, jauh melebihi target yang dicantum dalam RPJMD yaitu 100.99%,” bebernya.
Kondisi kesejahteraan masyarakat juga semakin baik ditandai indikator menurunnya angka kemiskinan. Pada tahun 2021 tingkat kemiskinan di Sumbar sebesar 6,04, menurun tahun 2022 ini menjadi 5,92. Kondisi ini lebih baik dari target RPJMD yakni sebesar 6,28. “Capaian angka kemiskinan 2022 merupakan angka kemiskinan nomor 6 terendah dari semua provinsi secara nasional,” paparnya.
Dalam hal kemiskinan ekstrem juga terjadi penurunan. Tahun 2021 mencapai 50.842 jiwa, menurun tahun 2022 menjadi 43.671 jiwa atau menurun 14,10%.
Sedangkan untuk mengurangi dampak kenaikan BBM, dikucurkan bantuan sosial kepada 18.418 kepala keluarga serta bantuan sosial kepada masyarakat melalui panti-panti sosial sebanyak 8.058 jiwa.
Dalam tahun 2022, kata Medi, juga diberikan bantuan perbaikan rumah yang rusak sedang akibat gempa di Pasaman sebanyak 545 unit dan Pasaman Barat sebanyak 1.171 unit.
Sedangkan program entrepreneur juga memperlihatkan indikator cukup baik yang ditandai menurunnya Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT). Tahun 2021 sebesar 6,52% dan menurun tahun 2022 ini menjadi 6,17%. Artinya juga lebih baik dari target RPJMD sebesar 6,60%.
Sementara itu, untuk pelayanan publik yang dinilai oleh Ombudsman juga mengalami perbaikan signifikan. Pada tahun 2021 pelayanan publik berada pada zona kuning dengan nilai 68,52 atau kualitasnya sedang peringkat 25 dari 34 provinsi. “Nah, tahun 2022 berada pada zona hijau dengan nilai 82,60 kualitas tinggi dan berada di peringkat 11 dari 34 provinsi,” ungkap Medi.
Capaian tersebut, kata Medi, berkat dari kerja sama dan kolaborasi Pemprov Sumbar bersama semua pihak. “Untuk itu, Pak Gubernur mengucapkan terimakasih kepada semua masyarakat, DPRD, Forkopimda dan semua organisasi dan lembaga yang telah berkontribusi dalam menyukseskan pembangunan tahun 2022,” ucap Medi.
Untuk tahun 2023 ini, total belanja Pemprov Sumbar mencapai Rp6.78 triliun yang akan dimanfaatkan oleh 43 organisasi perangkat daerah (OPD) untuk 291 program, 698 kegiatan dan 2.840 sub kegiatan.
Dari total anggaran tersebut, menurut Medi, peningkatan kualitas sumber daya manusia tetap menjadi fokus utama dengan alokasi anggaran di sektor pendidikan mencapai 33,23% dan sektor kesehatan 13,99%.
Untuk sektor pertanian sesuai amanat RPJMD, pada APBD 2023 sektor pertanian yang mencakup perkebunan, kehutanan, peternakan, kelautan, pangan, perikanan dan irigasi dialokasikan anggaran 10,20%. Sedangkan untuk infrastruktur, perhubungan, energi dan lingkungan hidup dialokasikan anggaran 10,55%.
Tahun 2023 ini juga telah ditetapkan sebagai tahun kunjungan wisata Sumbar bertajuk “Visit Beautiful West Sumatera 2023”. Untuk itu, sudah direncanakan akan diadakan sekitar 77 kegiatan MICE atau event-event. “Terbesar adalah kegiatan Pertemuan Nasional Petani Nelayan yang akan dilaksanakan pada Juni 2023 yang bakal dihadiri sekitar 40 ribu petani dan nelayan mewakili 34 provinsi dari seluruh Indonesia,” katanya.
Untuk perbaikan kinerja di tahun 2023, kata Medi, telah dilakukan tender-tender dini atau di awal tahun dengan tujuan nantinya hasil kegiatan dapat lebih cepat dirasakan oleh masyarakat, wisatawan dan perantau yang mengunjungi Sumatera Barat terutama saat Lebaran tahun 2023.
Sedangkan untuk mendukung dan mendorong Bank Nagari menjadi Bank Nagari Syariah, maka tahun 2023 semua gaji dan penerimaan ASN di lingkungan Pemprov Sumbar telah menggunakan Bank Nagari Syariah dengan total sebanyak 18.100 rekening.
Begitu juga transaksi melalui bendahara penerimaan dan pengeluaran juga menggunakan rekening Bank Nagari Syariah dengan total 1.099 rekening.(rel/esg/wni)
