JAKARTA — Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Muhadjir Effendy menyatakan kesiapannya menyalurkan Kartu Indonesia Pintar (KIP) pada anak yatim di seluruh Indonesia. Kesiapan tersebut menanggapi instruksi Presiden Joko Widodo (Jokowi) agar Kemdikbud memperluas distribusi dan penerima manfaat KIP. “Ya, kami sudah punya datanya, tinggal menindaklanjuti saja,” kata dia dalam pesan singkat kepada wartawan, Rabu (4/1).
Mantan rektor Universitas Muhammadiyah Malang (UMM) itu mengatakan, Kemdikbud sudah memiliki data siswa dari panti asuhan dan siswa yatim. Kendati demikian, Muhadjir mengatakan, Kemdikbud harus melakukan validasi data tersebut. Ia tidak merinci ada berapa jumlah siswa dari panti asuhan dan siswa yatim berdasarkan data Kemdikbud.
Muhadjir menyebut, data untuk penyaluran KIP saat ini memakai data pokok pendidikan (Dapodik). Sementara, data yang berasal dari Kementerian Sosial hanya akan dipakai sebagai data pembanding.
“Nanti pakai data yang ada di data pokok pendidikan (Dapodik) dan diverifikasi ulang dengan data yang ada di Kementerian Sosial,” ujar Muhadjir.
Ia meyakini, distribusi menggunakan Dapodik akan lebih sederhana dan mudah. Sebab, ia mengatakan, Dapodik telah disesuaikan dengan data di masing-masing sekolah.
Sementara, lanjut dia, untuk penyaluran dari KIP melalui sekolah. Sekolah bertanggung jawab mencari dan mengajak anak-anak yang belum maupun putus sekolah untuk kembali bersekolah. “Sekolah ikut bertanggung jawab dalam mencari anak-anak untuk ke sekolah,” tambah dia.
Dirjen Pendidikan Dasar dan Menengah Kemdikbud Hamid Muhammad mengatakan, sebanyak 896 ribu anak yatim, piatu, maupun yatim piatu yang terdata di Dapodik akan menerima KIP. “Ada sekitar 896 ribu anak yatim yang akan menerima KIP pada 2017,” ucap Hamid.
Sementara, Direktur Pembinaan SMP Kemdikbud Supriano mengatakan, dari 4,9 juta penerima di luar sekolah yang menerima KIP pada 2016, sudah dicairkan dana untuk 1,9 juta penerima manfaat.
Kemdikbud berencana mengurangi sasaran penerima manfaat Program Indonesia Pintar (PIP) pada 2017. Sasaran PIP turun menjadi 16.487.872 siswa dari sebelumnya, yakni 17.927.303 siswa.
Selain KIP untuk anak yatim, Kemdikbud juga akan menguji coba KIP Plus di 44 kabupaten/kota se-Indonesia pada 2017. “Akan segera dilakukan uji coba penggunaan KIP Plus di 44 kabupaten/kota,” kata Muhadjir Effendy. Mendikbud menitikberatkan uji coba akan dilakukan di daerah yang mempunyai dukungan sarana dan prasana.
Muhadjir mengatakan, KIP Plus dapat digunakan sebagai alat transaksi serta meningkatkan pemahaman literasi keuangan. Ia meyakini, KIP Plus mampu memperbaiki akuntabilitas penyaluran bantuan. Muhadjir mengatakan, penyaluran KIP Plus akan deselaraskan dengan Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) dan Program Keluarga Harapan (PKH).
Kartu ini dapat digunakan sebagai alat transaksi keuangan. Pelajar dapat belanja keperluan sekolah di toko yang ditunjuk oleh bank. Serta, di koperasi sekolah yang memiliki fasilitas mesin electronic data capture (EDC).
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo menginstruksikan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendy untuk memperluas distribusi KIP. Ia meminta agar KIP disalurkan kepada semua anak yatim di Indonesia.
Jokowi menitikberatkan fokus pemerintah pada 2017 kepada pemerataan kesejahteraan. Presiden memandang, bantuan sosial yang direpresentasikan dalam bentuk KIP merupakan salah satu elemen penting untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat kecil.
source : http://www.republika.co.id
