Jakarta (ANTARA) – Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) telah mengambil langkah tegas terhadap tindakan pelanggaran pemanfaatan ruang laut tanpa izin oleh PT TRPN yang melakukan kegiatan pemagaran laut dan reklamasi di Bekasi, Jawa Barat.
“Langkah lanjutan setelah menyelesaikan validasi lapangan untuk pemeriksaan awal, KKP akan melanjutkan pemeriksaan terhadap PT TRPN pada awal Februari 2025,” ujar Staf Khusus Menteri Kelautan dan Perikanan Doni Ismanto lewat keterangan resmi di Jakarta, Sabtu.
Pemeriksaan yang dilakukan oleh Ditjen Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) KKP tersebut bertujuan untuk memverifikasi luas area pelanggaran dan menentukan potensi sanksi administrasi, termasuk denda.
Langkah ini, kata dia, merupakan wujud komitmen KKP dalam menjaga keberlanjutan ekosistem laut, melindungi nelayan dan masyarakat pesisir, serta memastikan pemanfaatan ruang laut dilakukan sesuai aturan yang berlaku.
