KONI Pusat: masalah penolakan tuan rumah PON Papua telah selesai

Jakarta (ANTARA) – Sekretaris Jenderal KONI Pusat Ade Lukman memastikan bahwa permasalahan soal ancaman penolakan tuan rumah PON Papua yang disampaikan Wali Kota Jayapura dan Bupati Mimika telah diselesaikan.

Menurut Ade, KONI Pusat, PB PON, Wali Kota Jayapura, dan Bupati Mimika sudah melakukan pertemuan dalam upaya menyelesaikan permasalahan tersebut.

“Sudah mulai koordinasi. Jadi dari PB PON nya ada perwakilan sudah bertemu dengan Wali kota Jayapura dan permasalahannya sudah selesai,” ungkap Ade saat dihubungi Antara di Jakarta, Sabtu.

“Kemudian besok lusa ada pertemuan antara KONI Pusat, PB PON dan seluruh pimpinan daerah dari masing-masing klaster,” ujar dia menambahkan.

Sebelumnya, Wali Kota Jayapura Benhur Tommy Mano dan Bupati Mimika Eltinus Omaleng menyatakan menolak wilayahnya dijadikan tuan rumah PON Papua karena PB PON tidak transparan soal anggaran.

“Sebetulnya saya sudah ingin mengungkapkan beberapa waktu lalu namun keburu Wali kota Jayapura yang terlebih dahulu menyatakan ke publik karena tidak terbukanya PB PON terkait dana,” kata Omaleng, Jumat (25/5).

“Apabila nantinya tetap tidak ada transparansi dari PB PON maka Kabupaten Mimika akan menolak menjadi tuan rumah,” kata dia menegaskan.

PB PON dinilai tidak pernah mengungkap berapa jumlah anggaran yang diterima dan penyalurannya sehingga Pemkot Jayapura menolak menjadi tuan rumah meski wilayahnya akan menjadi venue pertandingan untuk 16 cabang olahraga.

Ade pun membenarkan bahwa akar permasalahan ancaman penolakan tersebut muncul karena pembagian tugas dan kewenangan yang masih belum jelas dari PB PON.

“Jadi dari daerah itu mereka tidak mau nanti kalau tidak ada kejelasan kewenangan dan pembagian tugas. Mereka takut disalahkan jadi lebih baik mereka tidak menjadi tuan rumah, kurang lebih begitu,” tutur Ade.

“Ya, termasuk soal transparasi anggaran juga. Tapi akhirnya sudah clear dan koordinasi sudah lebih intens,” tutupnya.