Sejak Undang-Undang Pertambangan Mineral dan Batubara ditandatangani Presiden Soesilo Bambang Yudhoyono pada 12 Januari 1999 semestinya semua pemangku kepentingan memastikan UU itu terlaksana. Termasuk aturan tentang pemurnian hasil tambang selambat-lambatnya pada 5 tahun setelah UU itu diundangkan. Faktanya ketika waktu itu tiba, hanya secuil perusahaan pemegang kontrak karya yang menjalankan perintah undang-undang.
Pemerintah lantas mengeluarkan peraturan untuk memperpanjang batas waktu menjadi 3 tahun yang akan berakhir pada 3 bulan mendatang. Alih-alih menuntaskan amanah Undang-Undang, waktu 8 tahun itu tak dimanfaatkan dengan baik dan lagi-lagi meminta perpanjangan.
Pada April lalu kata Dirjen Minerba, dari 253 Izin Usaha Pertambangan (IUP) yang diterbitkan semuanya telah mengajukan rencana membangun smelter. Tapi Kata Dirjen realiasasinya hanya antara 30 persen dari yang mengajukan.
Itu sebab sejumlah asosiasi dan organisasi pemerhati menolak perpanjangan atau relaksasi ekspor konsentrat. Dispensasi atau kemudahan sudah diberikan, kalau tak digunakan bukan aturannya yang dibengkokkan, tapi perusahaanlah yang sepatutnya ditindak. Kalau tidak ada penegakan aturan, ketidakpastian akan berbalik menghantam kampanye kemudahan investasi di negeri ini. Apa guna ada beragam kemudahan berusaha, bila pemerintah tak konsisten dengan aturan yang dibuatnya sendiri.
Sejak beberapa tahun silam Kementerian Perindustrian menyatakan banyak perusahaan yang telah berinvestasi membangun smelter untuk mengolah dan memurnikan hasil tambang. Nilai investasinya disebut mencapai puluhan triliun. Tentu perusahaan-perusahaan ini bakal merugi bila pemerintah tak taat pada aturan yang dibuatnya sendiri. Bahkan bukan hanya perusahaan-perusahaan itu, tapi dunia usaha secara keseluruhan akibat ketidakkonsistenan dan tidak komitmennya pemerintah.
