PROHABA.CO, JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memastikan terus mengusut dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU) yang dilakukan eks pejabat Ditjen Pajak Kemenkeu, Rafael Alun.
Berdasarkan bukti awal, diduga nilai pencucian uang tersebut hampir mencapai Rp 100 miliar.
Pihak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyebut, nilai aset yang terkait tindak pidana pencucian uang (TPPU) eks pejabat Direktorat Jenderal Pajak (DJP), Rafael Alun Trisambodo diduga nyaris Rp 100 miliar.
Pelaksana Tugas (Plt) Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu mengatakan, angka tersebut termasuk nilai aset properti Rafael Alun.
“Kira-kira mendekati Rp 100 M.
Itu total dengan nilai aset propertinya,” kata Asep saat dihubungi, Kamis (1/6/2023).
Menurut Asep, Rafael juga memiliki aset properti selain indekos di Blok M, kontrakan di Jakarta Barat, dan rumah di Simprug. Properti Rafael lainnya akan diumumkan KPK kemudian.
Lebih lanjut, Asep menyebut, nilai properti Rafael masih mungkin bertambah. Sebab, KPK masih melakukan penelusuran.
“Kami masih melakukan penelusuran.
Jadi masih ada kemungkinan bertambah,” ujar Asep.
Baca juga: Rafael Alun Trisambodo Jadi Tersangka Gratifikasi
Baca juga: Kapolres Samosir dan Mantan Kapolres Diperiksa, Terkait Penggelapan Pajak & Kematian Bripka AS
Baca juga: Tiga Selebgram di Bali Kendalikan Judi Online Jaringan Kamboja
KPK menetapkan Rafael sebagai tersangka dugaan gratifikasi.
Ia diduga menerima 90.000 dollar Amerika Serikat melalui perusahaan konsultan pajak miliknya, PT Artha Mega Ekadhana (AME).
Ketua KPK Firli Bahuri menyebut, gratifikasi tersebut diterima dalam kapasitas Rafael sebagai penyidik pegawai negeri sipil (PPNS) pada DJP, Kementerian Keuangan.
Dalam posisi itu, Rafael berwenang meneliti dan memeriksa temuan perpajakan wajib pajak yang diduga melenceng dari ketentuan.
