Larangan Koruptor Nyalon | KPU Konsisten Masukkan Aturan Larangan Terpidana Koruptor
JAKARTA – Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI menegaskan, pelarangan mantan terpidana korupsi untuk mencalonkan diri pada pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak 2020 sejalan komitmen bahwa korupsi merupakan musuh bersama.
“Kami juga mendengar suara masyarakat. Semua lembaga negara kan sepakat bahwa korupsi itu musuh kita bersama,” kata Komisioner KPU Wahyu Setiawan, di Jakarta, Selasa.
Menurut dia, KPU tetap akan mencantumkan dalam norma Peraturan KPU (PKPU) bahwa calon kepala daerah maupun calon wakil kepala daerah itu harus memenuhi syarat, salah satunya bukan mantan narapidana korupsi.
Ia menjelaskan, KPU baru melakukan rapat dengar pendapat (RDP) dengan DPR dan pemerintah terkait PKPU Nomor 3/2017 yang di dalamnya terdapat aturan mantan terpidana kasus korupsi dilarang mencalonkan diri dalam pilkada.
“Rapat konsultasi itu kan konteksnya bukan setuju tidak setuju. Rapat konsultasi itu memang diperintahkan diamanatkan oleh UU bahwa rancangan PKPU itu harus dikonsultasikan dengan DPR, dalam hal ini Komisi II dan pemerintah,” katanya.
Namun, kata Wahyu, KPU juga punya pandangan-pandangan yang berdasarkan aturan hukum, salah satunya putusan rapat pleno KPU.
Soal larangan eks terpidana koruptor mencalonkan diri pada pilkada, kata dia, KPU mencoba mengambil peran yang memungkinkan masyarakat pemilih itu mendapatkan pilihan calon yang relatif lebih baik.
Penandaan calon eks koruptor pada surat suara juga mungkin saja dilakukan, tetapi KPU lebih melihat efektivitasnya jika langsung diatur dalam regulasi.
Wahyu membandingkannya dengan orang yang terbukti berjudi secara hukum saja dilarang untuk mencalonkan diri, sementara orang yang jelas korupsi justru diperbolehkan.
“Mohon maaf, sekali lagi saya tidak mengecilkan ya, orang yang berjudi, berzina itu saja tidak bisa, bagaimana dengan mantan napi korupsi yang daya rusaknya itu secara sosial lebih dahsyat?,” katanya.
Senada dengan itu, Komisioner KPU Pramono Ubaid Tanthowi menjelaskan, FGD terkait PKPU itu masih akan dilanjutkan hingga pekan depan karena pertanyaannya masih sangat banyak.
“Masih akan dilanjutkan di hari Senin (11/11). Belum ada kesimpulan sama sekali. Tanya jawabnya kan masih banyak itu. Pemerintah juga belum menyampaikan sikap soal dua draft PKPU,” katanya.
Duduk Bersama
Sementara itu, KPU juga meminta Kementerian Dalam Negeri untuk “memaksa” lima pemerintah daerah yang belum menandatangani Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) penyelenggaraan pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak 2020 untuk duduk bersama satu meja.
“Kami sangat menunggu insiatif Kemendagri untuk memaksa pemda duduk satu meja dengan teman-teman KPU dan Bawaslu, sehingga pembahasan soal anggaran bisa segera tercapai,” kata Komisioner KPU Pramono Ubaid Tanthowi di Jakarta, Selasa.
Menurut dia, memang harus ada upaya lebih jauh dari Kemendagri untuk mempertemukan antara pemda dengan penyelenggara pilkada, baik KPU maupun Bawaslu. Secara prinsip, kata dia, penyelenggara pilkada di daerah bersedia membicarakan secara terbuka dengan pemda setempat mengenai anggaran.
“Kita buka satu persatu, anggaran KPU kalau mau dipotong, misalnya sosialisasi, oke. Berapa kegiatan? Atau spanduknya, anggaran awalnya per desa dua, kemudian dipotong satu, misalnya. Kayak gitu teman-teman terbuka,” katanya. ags/Ant/AR-3
