BP/IST
Komisioner KPU Palembang Divisi Hukum dan Pengawasan A Malik Syafei MH
Palembang, BP
Menanggapi pernyataan Tim Capres 02 yang mempertanyakan kenapa di daerah basis mereka Surat Suara Pilpres kurang sehingga merasa sangat dirugikan, Komisioner KPU Palembang Divisi Hukum dan Pengawasan A Malik Syafei MH angkat bicara.
“Untuk kekurangan surat suara memang terjadi di beberapa TPS, tapi yang melakukan pemilu lanjutan dari 4.805 TPS sesuai dengan mekanisme berlaku,” kata Malik, Minggu (21/4).
Menurutnya, jika kekurangan surat suara dapat ditutupi dengan mengambil melalui TPS terdekat.
“Alasan kekurangan itu masih kita teliti. Akibat kekurangan surat suara itu, yang jelas tertunda itu hanya 2 TPS dari 4.805 TPS di Kota Palembang,” katanya.
Malik Syafei pun mempersilakan pihak-pihak yang merasa keberatan ketidakpuasan atas penyelenggaraan Pemilu sesuai dengan mekanisme.
“Silakan isi form keberatan sesuai dengan mekanisme berlaku. Nanti kan ada alur dan mekanismenya. Yang penting itu tidak semua TPS, tapi hanya beberapa TPS, dan 2 yang PSL sekarang,” pungkasnya.
Sebelumnya, Badan Pemenangan Daerah (BPD) Prabowo-Sandi Sumsel meminta KPU Sumsel menjelaskan kepada masyarakat, terhadap penyebab terjadinya kekurangan surat suara calon presiden dan calon wakil presiden pada Pemilu 2019 yang mengakibatkan banyak pemilih tidak dapat mencoblos dalam jumlah yang signifikan.
Ketua Harian BPD Sumsel Habib Mahdi Muhammad Syahab memyatakan perlu penjelasan dari penyelenggara pemilu terkait Pileg dan Pilpres harus jadi catatan semua pihak terkait dengan proses pemungutan suara mendapati banyak TPS yang mengalami kekurangan surat suara.
“Ini menunjukkan betapa teknis penyelenggara pemilu di Sumsel ada kekurangan. Ini menjadi tanggungjawab KPU yang diamanati UU. Ini bukan kebetulan. Bahkan ada TPS baru nyoblos hari ini. Ini memilukan dengan anggaran fantastis 25 Triliyun Rupiah. Mestinya pesta demokrasi ini audah bisa dilaksanakan secara profesional.
Tim advokasi kita sudah melapor ke Bawaslu seperti di Muba sudah ada yang tercoblos. Kotak Suara Pilpres tidak digembok. Ini menentukan nasib bangsa NKRI kedepan. Kotaknya sudah pakai kardus hanya diikat tali. Sementara kotak suara lainnya ada gemboknya.
Pemikiran masyarakat jadi ada hal di balik ini semua,” ungkap Habib Mahdi Muhammad Syahab didampingi Ketua Dewan Penasehat BPD DR Budiarto Marsul MSi, Wakil Ketua Ir H Sujarwoto, Ustadz Drs H Solihin Hasibuan, Perwakilan Azzaatis dan Ulama Donny Meilano, Tim Advokasi BPD Prabowo Sandi Sumsel M Ridwan Saiman SH MH, Sri Wahyuni pada konfrensi pers, Kamis (18/4).
Habib Mahdi sebagai bagian dari masyarakat dan Tim Prabowo Sandi menyatakan kecewa. Mengajak relawan untuk terus mengumpulkan bahan. Ini bisa dilaporkan ke DKPP. Semoga KPU bisa memberikan penjelasan. Kepada masyarakat untuk menjelaskan.
Koordinator Advokasi BPD Prabowo-Sandi Sumsel, M Ridwan Saiman, SH, MH menerangkan, pihaknya kecewa atas maraknya kesalahan dan kekeliruan dalam teknis penyelenggaraan Pemilu tahun 2019 di Provinsi Sumsel, berupa kekurangan surat suara calon presiden dan form C1 di banyak TPS.
“Bahwa sangat sulit untuk menyatakan kesalahan dan kekeliruan-keliruan tersebut sebagai suatu kelalaian, mengingat semua logistik pemilu berupa surat suara dan formulir C kesemuanya sudah bisa diperhitungkan sejak lama,” terang Ridwan.
Ridwan Saiman yang juga Ketua DPD PKS Kota Palembang itu melanjutkan, pihaknya sulit untuk memaklumi kesalahan-kesalahan tersebut sebagai suatu kelalaian.
Mengingat sejak awal secara sederhana semua pihak sudah bisa memperhitungkan Provinsi Sumsel adalah basis suara Calon Presiden/Wakil Presiden Prabowo – Sandi, sehingga kesalahan-kesalahan teknis penyelenggaraan pemilu yang terjadi secara terstruktur, sistematis dan massif tersebut sangat merugikan Calon Presiden/Wakil Presiden Prabowo – Sandi.
“Untuk itu, kami memerintahkan seluruh kader partai koalisi maupun relawan Prabowo – Sandi untuk mengumpulkan fakta-fakta pelanggaran dan kesalahan-kesalahan teknis penyelenggaraan pemilu yang terjadi secara terstruktur, sistematis dan massif tersebut, agar kemudian dapat menjadi bahan dan bukti laporan pelanggaran dan pidana Pemilu kepada pihak berwajib dan kepada Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu,” katanya.
Sementara, Ketua Dewan Penasehat BPD Prabowo – Sandi Sumsel, DR Budiarto Marsul MSi menuturkan, ini merupakan sikap mereka setelah mendapatkan hasil dari bekeliling kota Palembang pascapemilu.
“Makanya kami perlu mempertanyakan dan penjelasan kepada pihak penyelenggara dalam hal ini KPU Sumsel. Kami terus mengumpulkan data-data daerah mana saja yang mengalami kekurangan itu. Kemudian mengambil langkah-langkah dan melaporkan ke Bawaslu, agar diambil tindakan sesuai dengan peraturan perundang-udangan,” katanya.
Perwakilan Azzaatis dan Ulama Donny Meilano menyikapi apa yang terjadi Pilpres, yang terjadi di lapangan tidak sesuai UU. Distribusi Surat Suara mestinya dilebihkan. Ini malah kekurangan banyak. Ia mengatakan Ustadz dan para habaib akan menelusuri ini.
“Harusnya ini diclearkan dulu, bukan dilanjutkan terus. Di Sumsel kita optimis menang. Tapi target kita 70 persen berkurang lantaran surat suaranya kurang. Bahkan hari ini baru ada pelaksaan pencoblosan. Mohon agar DKPP dan Bawaslu menyikapi dengan tegas,” kata Donny.
Ketua KPU Sumsel Dra Kelly Mariana menyatakan tidak masalah lembaganya dikritik dan dilaporkan ke DKPP. Ia mengatakan pihaknya sudah berusaha melaksanakan tugas sesuai prosedur dan pronsip-prinsip KPU.
“Tidak masalah ada yang mau menggugat ketidakprofesionalan seperti ketidaktelitian di daerah walaupun itu kesalahan percetakan. Soal keterlambatan itu siapa yang menginginkan hal itu terjadi. Tidak ada yang bisa memperkirakan. Secara umum di Sumsel Pemilu sudah berjalan lancar, kondusif,” kata Kelly.#osk
