Bupati Gusmal: Dia tak Berwenang Cabut Izin
Ribuan masyarakat salingka Gunung Talang kembali mengepung kantor Bupati Solok, Senin (2/10). Mereka menyatakan sikap menolak pembangunan proyek Geothermal yang akan dibangun di Nagari Batubajangjang, Kecamatan Lembangjaya, Kabupaten Solok. Aksi ini merupakan aksi kedua, pascaaksi unjuk rasa pertama pada 13 September lalu.
Massa yang terkonsentrasi di tugu ayam, membawa sejumlah spanduk dan pamflet bertuliskan penolakan terhadap pembangunam proyek Geothermal. Dalam orasinya, masyarakat yang mengklaim mewakili 12 nagari di Salingka Gunuang Talang, kembali meminta Bupati Solok, untuk menolak izin pembangunan proyek panas bumi di kawasan nagari mereka.
“Pemerintah melarang kami, menebang satu batang pohon atau merusak lingkungan. Namun, malah pemerintah daerah memperkenankan investor asing untuk mengeksploitasi kawasan Gunung Talang,” ungkap salah seorang orator dengan menggunakan pengeras suara.
Massa sempat mengancam memaksa masuk ke dalam kompleks kantor Bupati, jika Bupati Solok Gusmal tidak mau mememui masyarakat. Untuk mengamankan aksi ini, ratusan personel gabungan dari TNI, Polres Arosuka, Polres Solok Kota, Satpol PP pun telah disiapkan untuk berjaga-jaga.
Pengunjuk rasa kecewa karena Bupati Solok Gusmal yang diharapkan dapat menemui warga ternyata tak muncul. Massa akhirnya nekat menerobos pengamanan personel gabungan. Aksi yang awalnya berjalan tertib itu, akhirnya menjadi ricuh. Karena terjadi saling dorong antara masyarakat dengan jajaran pengamanan. Tak hanya aksi dorong, juga terjadi aksi lempar batu dan pasir ke arah tim pengamanan.
Melihat demo ricuh, Bupati Solok Gusmal mengajak perwakilan masyarakat salingka Gunung Talang berdialog. Pertemuan tersebut dilakukan di ruang Singkarak. Sebanyak 11 orang perwakilan masyarakat, akhirnya menyampaikan tuntutan secara lansung di depan Bupati Solok.
Juru bicara Perwakilan masyarakat, Indra menyampaikan lima tututan masyarakat Salingka Gunung Talang. Intinya menolak izin proyek energi panas bumi (Geothermal), dan segala bentuk eksplorasi serta eksploitasi Gunung Talang.
“Kami minta pemerintah Kabupaten Solok mencabut segala bentuk izin prinsip yang telah dikeluarkan melalui dinas terkait atas proyek energi panas bumi,” ungkap Indra dihadapan Bupati Solok, Senin (2/10).
Perwakilan masyarakat juga menuntut Presiden Joko Widodo dan Menteri ESDM mencabut izin panas bumi yang dilakukan oleh investor di wilayah Gunung Talang-Bukit Kili.
“Intinya, kami juga menuntut Gubernur serta ninik mamak agar lebih mementingkan kesejahteraan masyarakat dan memperhatikan nilai budaya serta tanah ulayat,” sebut Indra.
Juru bicara masyarakat mengaku, tuntutan secara tertulis sudah disampaikan masyarakat pada bulan Agustus lalu, namun tidak ditanggapi pemerintah daerah. Makanya masyarakat menggelar aksi turun ke jalan untuk kedua kalinya.
Menjawab tuntutan masyarakat, Bupati Solok Gusmal mengatakan memahami tuntutan masyarakat. Cuma saja, masyarakat juga harus memahami hirarki pemerintahan. Pemerintahan di bawah tidak mungkin menolak keputusan yang lebih tinggi.
“Kami di pemerintah kabupaten hanya memfasilitasi keputusan pemerintahan yang lebih tinggi, bukan kami yang memutuskan dan mengeluarkan izin. Kalau ada mengatakan Bupati yang mengeluarkan izin, itu keliru,” terangnya.
Sebutnya lagi, boleh saja masyarakat menolak, namun melalui prosedur benar. Kalau keputusan itu batal di tataran pusat, maka akan batal hingga ke bawah. Kalau perlu temui Gubernur dan Kementerian ESDM.
“Saya sudah percayakan kepada wabup untuk memfasilitasi perwakilan masyarakat yang ingin menyampaikan tuntutannya kepada Gubernur dan Kementerian ESDM. Koordinasikan dengan Wabup,” ucapnya.
Ia tidak berwenang untuk mencabut izin pembangunan Geothermal karena yang berwenang hanyalah Kementerian ESDM. “Daerah hanyalah fasilitator. Kalau sudah ada perizinan dari pusat, kami hanya bisa menjalankan apa yang telah ditentukan oleh pusat,” ucapnya. (*)
LOGIN untuk mengomentari.
