Diduga Ada Kongkalikong Oknum Petugas
Tanjungpinang – Nakhoda kapal kargo bermuatan besi dan empat orang kru kapal diamankan aparat Lantamal IV Tanjungpinang di perairan utara Batuampar, Batam, Sabtu (19/11). Pasalnya, kapal berbendera Indonesia itu diduga mengangkut muatan dari West Outside Port Limits (OPL), Singapura dekat Pulau Kukup Malaysia lalu berlayar ke perairan Batuampar, Batam tanpa dilengkapi dokumen pelayaran yang sah.
Nakhoda Muhyar mengatakan, jika mereka berangkat dari Batam pada 15 November menaiki boat service dari pelabuhan rakyat Tanjunguma, Batam menuju perairan lepas atau West OPL Singapura. Saat itu, kapal dengan nama KM JM-68 yang membawa dokumen Surat Persetujuan Berlayar (SPB) yang dikeluarkan Syahbandar Kijang sedang lego jangkar.
Modus kejahatan mereka, yakni kapal akan mengangkut barang ilegal dan barang nantinya akan ditransfer di perairan lepas ke kapal lain yang sudah menunggu.
”Pihak TNI AL menemukan kejanggalan. Diduga ada permainan oknum Syahbandar,” ungkap Komandan Lantamal IV Laksma TNI S Irawan.
Irawan mengungkapkan, bahwa mengamankan perairan Kepri yang berbatasan langsung dengan tiga negara yaitu sebelah utara berbatasan dengan Vietnam, sebelah barat berbatasan dengan Singapura dan Malaysia tidak semudah membalik telapak tangan.
Karena itu, diperlukan konsistensi, ketegasan serta kerja sama secara terus menerus dan membutuhkan dukungan dari pemerintah daerah serta komponen masyarakat.
”Tidak mungkin TNI AL bekerja sendiri yang pasti keterpaduan yang kita butuhkan di sini, kita harus merubah mindset kita dan harus kita hilangkan budaya kongkalikong dengan oknum petugas terhadap penerbitan dokumen kapal yang tidak semestinya atau di luar kepatutan,” kata dia.
Banyaknya tingkat pelanggaran dan kejahatan di perairan Kepri dengan berbagai modus yang berhasil Lantamal IV Tanjungpinang ungkap selama ini. Namun fenomena ini adalah fenomena gunung es karena masih banyak lagi kasus-kasus yang belum terungkap, apalagi yang melibatkan mafia lintas negara yang sulit tersentuh.
”Semua permasalahan dan peta kerawanan yang ada di wilayah perairan Kepri sudah kita inventarisir seperti illegal oil, illegal fishing, illegal mining, illegal entry, human trafficking, perompakan, pencurian dengan kekerasan, narkoba, SAR (Search and Rescue). Semua ini setiap akhir tahun akan kita evaluasi dan akan kita kaji serta solusi penanganiannya bagaimana kita terus lakukan,” jelasnya.
Di tengah keterbatasan anggaran dan peralatan yang tersedia, ke depan, katanya sesuai instruksi dari Kepala Staf Angkatan Laut dan Panglima Komando Armada Barat pihaknya akan mengefektifkan kekuatan kewilayahan dan penguatan intelijen yang ada dengan daya upaya yang telah dimiliki dalam penegakan hukum dan mengamankan wilayah perairan Kepri.
Termasuk yang digunakan saat ini dengan teknologi penginderaan drone di wilayah-wilayah rawan tindak pelanggaran yang dinilai sangat efektif dan efisien serta biaya murah.
Sampai saat ini Tim WFQR-4/Unit 1 Jatanrasla Lantamal IV mengamankan kapal kargo besi yang diduga ilegal tersebut untuk dilaksanakan penyelidikan lebih lanjut terkait dokumen kapal beserta nahkoda dan krunya.***
