Padang – Pancasila sebagai Dasar Negara dan Ideologi Bangsa memiliki kedudukan yang vital dalam pembangunan karakter bangsa. Untuk itu, momen peringatan Hari Lahirnya Pancasila bukan hanya ritual tahunan. Tapi sedapat mungkin dijadikan ajang refleksi dan penguatan komitmen anak bangsa terhadap dasar dan nilai-nilai negara yang esensial bagi keberlangsungan dan kemajuan bangsa Indonesia.
Hal itu yang mencuat dalam Dinamika Publik Radio Padang FM yang menghadirkan narasumber Ketua Badan Kehormatan DPD RI, H. Leonardy Harmainy Dt. Bandaro Basa, S.IP., MH dan Rektor Universitas Ekasakti, Prof. Dr. H. Sufyarma Marsidin, M.Pd.
Dalam dialog bertema “Relevansi Peringatan Hari Lahir Pancasila Dengan Kekinian” tersebut, H. Leonardy Harmainy Dt. Bandaro Basa, S.IP., MH menyampaikan bahwa Pancasila tidaklah lahir secara mendadak pada tahun 1945, melainkan melalui proses yang panjang, dengan didasari oleh sejarah perjuangan bangsa dan dengan melihat pengalaman bangsa lain di dunia.
“Pancasila lahir dengan diilhami oleh gagasan-gagasan besar dunia, tetapi tetap berakar pada kepribadian dan gagasan-gagasan besar Bangsa Indonesia sendiri,” ungkap tokoh yang juga Ketua Majelis Pembina PD Persatuan Tarbiyah Islamiyah Sumbar ini.
Melalui dialog itu, Leonardy juga mengatakan bahwa Pancasila sebagai sistem etika yang merupakan jalan hidup dan juga merupakan struktur pemikiran yang disusun untuk memberikan tuntunan atau panduan kepada setiap warga negara Indonesia dalam bersikap dan bertingkah laku. Pancasila sebagai sistem etika mendasarkan penilaian baik dan buruk pada nilai- nilai pancasila yaitu nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan dan keadilan. Kelima nilai tersebut membentuk perilaku manusia Indonesia dalam semua aspek kehidupannya.
Menurut Leonardy, di masa kini bangsa Indonesia sedang mengalami banyak tantangan meski sudah 26 tahun era reformasi berjalan. Jika diidentifikasi, tantangan tersebut berkaitan dengan nilai-nilai agama dan nilai-nilai budaya bangsa tidak dijadikan sumber etika dalam berbangsa dan bernegara oleh sebahagian masyarakat.
Hal itu kemudian melahirkan krisis akhlak dan moral yang berupa ketidakadilan, pelanggaran hukum dan pelanggaran hak asasi manusia.
Selain itu, penegakkan hukum jadi tidak berjalan dengan baik dan pelaksanaannya telah diselewengkan sedemikian rupa, sehingga bertentangan dengan prinsip keadilan, yaitu persamaan hak warga negara di hadapan hukum. Sistem politik tidak berjalan dengan baik, sehingga belum dapat melahirkan pemimpin-pemimpin yang amanah dan mampu memberikan teladan serta memperjuangkan kepentingan masyarakat.
“Perlu dilahirkan solusi-solusi terkini yang efektif dalam menghadapi permasalahan-permasalahan tersebut,” tegas pria yang akrab dipanggil Bang Leo itu.
Solusi pertama yang disampaikan Leonardy adalah dengan menjadikan nilai-nilai agama dan nilai- nilai budaya bangsa sebagai sumber etika kehidupan berbangsa dan bernegara dalam rangka memperkuat akhlak dan moral penyelenggara negara dan masyarakat.
Selanjutnya menegakkan supremasi hukum dan perundang-undangan secara konsisten dan bertanggungjawab serta menjamin dan menghormati hak asasi manusia. Langkah ini harus didahulukan dengan memproses dan menyelesaikan berbagai kasus korupsi, kolusi dan nepotisme. Supremasi hukum itu harusnya menjamin ketertiban dan kepastian hukum. Bisa dilakukan dengan menyelesaikan berbagai kasus korupsi, kolusi, dan nepotisme serta pelanggaran hak asasi manusia.
Selanjutnya, memberdayaan masyarakat melalui perbaikan sistem politik yang demokratis sehingga dapat melahirkan pemimpin yang berkualitas, bertanggungjawab, menjadi panutan masyarakat dan mampu mempersatukan bangsa dan negara.
