Ketua Komisi IV DPRD Sumsel MF Ridho
Palembang, BP–Lima paket jalan untuk Provinsi Sumatera Selatan tahun 2019 dari anggaran APBN yang nilainya hampir Rp1 triliun ternyata sudah tiga kali gagal lelang di Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional V Palembang.
Lima paket jalan tersebut adalah preservasi rekonstruksi jalan batas Provinsi Jambi sampai Peninggalan, preservasi rekonstruksi jalan Peninggalan sampai Sungai Lilin sampai Betung, preservasi rekonstruksi jalan Celika-Kayuagung-batas kota Kayuagung-Simpang Penyandingan-batas Lampung, preservasi rehabilitasi minor jalan batas kota Palembang simpang Inderalaya-Simpang Meranjat- batas kota Kayuagung, preservasi rehabilitasi mayor jalan Betung–kota Palembang.
Lima paket jalan tersebut masuk dalam bagian 12 kegiatan jalan yang masuk anggaran APBN tahun 2019 yang total nilainya lebih kurang Rp1, 86 triliun untuk pelaksanaan preservasi dan peningkatan kapasitas jalan nasional.
“Lima paket ini tiga kali gagal lelangnya, salah satu contoh dalam salah satu paket ini pelebaran jalan mulai dari Sukajadi sampai ke Sembawa. Ada lagi seterusnya sampai Betung. Kan persiapan untuk perkerjaan ini sudah siap, bahkan untuk pemerintah kabupaten, kami mendapatkan informasi sudah beberapa kali rapat dengan Balai Besar terkait pembebasan lahan, karena pembebasan lahan ini menjadi kewenangan kabupaten Banyuasin, namun karena pekerjaan fisik lelangnya gagal tentunya ini hanya sebatas harapan,” kata Ketua Komisi IV DPRD Sumsel MF Ridho, Selasa (5/11).
Padahal menurutnya, Jalan KM 12 terutama di jalan Palembang berbatasan dengan Banyuasin sampai ke Pangkalan Balai sudah over kapasitas lalu lintasnya dan macet.
“Lelang lima paket ini jadi satu dan termasuk dari 12 kegiatan tadi jadi yang running well sekarang ada tujuh proyek jalan, lima yang gagal lelang tadi, dan yang punya kewenangan Balai Besar Jalan, tapi kan program kegiatan jalan nasional ini jalan yang dimanfaatkan masyarakat Sumsel, khususnya dan wilayah Sumatera pada umumnya yang mau ke Padang, Pekanbaru, Medan, Jambi, angkutan-angkutan ekonomi, angkutan logistik, ini kan menimbulkan efek biaya angkut mahal, waktu angkut lebih lama tentunya masyarakat yang akan dirugikan ” kata politisi partai Demokrat ini.
Sedangkan tujuh proyek jalan di Sumsel yang kini sudah berjalan pengerjaannya seperti penggantian jembatan batas kota Lahat-Simpang Air Dingin-Pagaralam-Tanjung Sakti-sampai batas provinsi Bengkulu, pemeliharaan berkala dan rehabilitasi Jembatan batas kota Lahat-Muaraenim–Simpang Sugi Waras, preservasi Jembatan Betung sampai batas kota Palembang, Jembatan Gantung Pagar Gunung, Pembebasan lahan Jembatan Talang Pangeran, Dusun Anyar dan Jembatan Air Ogan . Lalu penanganan jalan dalam kota Sekayu, peningkatan jalan simpang Trans Batu Marta sampai unit II.
“Tentunya dengan adanya pelebaran jalan, salah satu solusi untuk mengurai dan mengurangi kemacetan lalu lintas, selama ini seperti ke Pangkalan Balai itu paling lama 25 sampai 30 menit dari KM 12 sekarang jangan di harap, ini yang kita sayangkan terjadi tiga kali gagal lelang ini , ini khan mengecewakan masyarakat khususnya pengguna jalan, masyarakat kota Palembang maupun masyarakat Banyuasin, masyarakat Musi Banyuasin, ya masyarakat Sumsel yang menggunakan jalan akses Palembang-Jambi ini, atau Palembang-Muba sangat terganggu,” katanya.
Gagal lelangnya ini menurut politisi Partai Demokrat ini bukan masalah lapangan tapi berkaitan administrasi, lantaran yang melelang dan merencanakan berbeda Direktoratnya sehingga tidak ada korelasi.
Komisi IV DPRD Sumsel selain mempertanyakan hal tersebut, juga menilai dari segi mata anggaran, anggaran proyek yang gagal lelang tadi tidak hangus karena anggaran ini adalah anggaran multy years.
“Kita berharap cukuplah tiga kali gagal, ada apa? Tiga kali gagal ini tidak pernah terjadi sebelumnya, jadi dari hasil kami konsultasi di Dirjen Bina Marga itu, biasanya sekali gagal, yang kedua lelangnya sudah berhasil jalan,” katanya.
Akibat gagal lelang ini menurutnya membuat waktu di tahun 2019 hilang percuma yang harusnya di bulan lima proyek ini sudah bisa berjalan akhirnya masyarakat dirugikan karena satu tahun ini masih merasakan jalan macet karena lebar jalannya tidak memadai dengan volume kendaraan yang melewati jalan tersebut.
Selain itu menurut mantan ketua Komisi III DPRD Sumsel ini, Komisi IV DPRD Provinsi Sumsel periode 2019-2024 sebelumnya juga mengawali kunjungan kerja pertama di DPRD Sumsel melakukan kunjungan kerja dan konsultasi pekan lalu ke Kementrian Pekerjaan Umum (PU) Direktorat Jenderal Bina Marga Sub Direktorat Jaringan Jalan.
Karena menurutnya, hirarki wewenang tugas jalan ini ada tiga , ada jalan nasional wewenang kementrian , jalan provinsi wewenang provinsi dan jalan kota/kabupaten wewenang kabupaten/kota
“Masyarakat tahunya jalan itu jalan provinsi dan jalan kabupaten, kalau ada masyarakat ada rusak jalan, kenapa jalan ini tidak ditanggulangi oleh kabupaten ngeluhnya kenapa pemerintah kota kabupaten kok tidak sensitif, padahal itu jalan provinsi atau jalan negara,” katanya.
Pihaknya juga ingin mendapatkan informasi, karena jalan poros nasional di Sumsel sangat vital.
Hal senada dikemukakan Sekretaris Komisi IV DPRD Sumsel Nasrul Halim.
“Kita akan mendorong terus agar ini teralisasi dan kita menyampaikan pesan yang kompenten ke direktorat jaringan jalan, agar lelang ini tidak gagal lagi. Sebab, jika 1 kali gagal biasa yang kedua bisa tapi nyatanya tiga kali lelang gagal,” katanya.#osk
