ACEHTREND.CO, Banda Aceh – LSM Aura meminta DPRA serius menyikapi polemik mutasi. “Anggota DPRA jangan cuma berani ngomong tapi begitu diwujudkan menjadi hak menyatakan pendapat DPRA, jadi tulak croen.”
Pernyataan itu disampaikan LSM Aura dalam rilisnya, Sabtu (1/4) malam.
Ketua LSM Aura Hayatullah Khumaini. SH mengaku kecewa dengan rapat paripurna khusus DPRA dengan agenda Hak Menyatakan Pendapat namun tidak cukup quorum, Jumat (31/3) malam di Gedung DPRA, malam.
“Kami memantau langsung ke tempat, dan kami kecewa anggota DPRA tidak serius, padahal anggota DPRA bukan lagi “orang liar” yang tidak bisa diorganisir,” tulis Khumaini.
LSM AURA melihat buruknya kinerja DPRA, padahal banyak sekali alat untuk mengorganisir anggota seperti fraksi, komisi, dan bahkan partai itu sendiri.
“Ini menunjukkan DPRA besar di gertak namun ketika pelaksanaan lemah, seharusnya DPRA itu sudah mempunyai sikap politik yang nyata terkait persoalan polimik mutasi, kita curiga sepertinya DPRA ikut menikmati konflik hukum terkait muntasi SKPA,” tambah Khumaini.
Polimik mutasi menurut LSM Aura sudah berjalan lebih kurang 3 minggu, dan ini telah berdampak tidak sehat bagi realisasi pembangunan Aceh.
“Kinerja DPRA baru sebatas menyikapi surat Kemendagri dan menyurati Gubernur Aceh, tidak bergerak maksimal menjalankan fungsi pengawasan, sekaligus mencegah kebuntuan dan kekacauan pembangunan,” katanya.
Seharusnya, menurut LSM Aura DPRA sudah mempunyai satu sikap nyata secara kelembagaan, sebab semuanya sudah terang bennderang.
“Kami minta DPRA meminimalkan alasan, dan bergerak lebih cepat lagi, sebab efek dari keterlambatan bersikap bisa berujung pelanggaran, penyalahgunaan wewenang, dan akhirnya pembangunan Aceh yang dirugikan,” tulis LSM Aura.
LSM AURA dengan tegas meminta kepada DPRA untuk segera mengambil sikap nyata terhadap tindakan gubernur Zaini Abdullah secara kelembagaan.
“Kalau masih terus diulur-ulur maka masyarakat perlu mencurigai sikap DPR Aceh tersebut, dan bergeraklah secara kelembagaan, bukan karena isu, berita media, dan lainnya, DPRA dengan posisinya bisa membangun hubungan komunikasi langsung, termasuk dengan Mendagri, cari jalan dan kelarkan semuanya agar cepat terang benderang,” pungkasnya. []
