ACEHTREND.CO, Banda Aceh – LSM penggiat lingkungan hidup Yayasan Hutan, Alam dan Lingkungan Aceh (HAkA) mendorong Pemerintah Kabupaten Bener Meriah membentuk Kawasan Ekosistem Esensial (KEE) dalam upaya meminimalisir konflik antar gajah dan manusia.
Hal itu disampaikan oleh Sekretaris HAkA, Badrul Irfan, Selasa (28/2) di Banda Aceh.
Berdasarkan data dari Conflict Response Unit (CRU), Bener Meriah, sepanjang kurun waktu April 2016 hingga Februari 2017, konflik gajah dan manusia di Kabupaten Bener Meriah mencapai 92 kasus. Artinya setiap bulan, minimal terjadi 7 kasus konflik gajah dan manusia.
Badrul menjelaskan KEE bukan merupakan kawasan hutan namun pengelolaannya lebih ditata, diatur dan dikelola agar pemanfaatan kawasan tersebut bisa lebih dispesialkan.
“Misalnya kawasan itu didorong untuk ditanam tanaman yang tidak disukai oleh gajah. Ini diyakini dapat menurunkan potensi konflik gajah dan manusia di kawasan tersebut,” ujarnya.
Dia menambahkan, Pemkab Bener Meriah dapat menetapkan KEE di wilayah Jalung Satu, Jalung Dua, dan Sayeung. “Tiga daerah itu rawan konflik,” sebut Badrul.
Sementara Asisten II Pemkab Bener Meriah, Abdul Muis mengatakan, pemerintah kabupaten siap mendukung lahirnya KEE di Bener Meriah, khususnya di tiga wilayah konflik tersebut.
“Kita pihak pemerintah sangat mendukung terhadap pembentukan KEE di Bener Meriah, karena itu dapat meminimalisir konflik gajah dan manusia,” kata Abdul Muis.
Atas dasar itu, sambung Badrul Irfan, dia berharap kepada seluruh stakeholder dapat bersinergi dalam pembentukan KEE.
“Kepada Pemkab Bireun, Aceh Utara dan Aceh Tengah dapat juga melakukan hal serupa dengan menyambungkan kawasan yang telah ditetapkan ini di wilayah mereka masing-masing sebagai satu kesatuan home range dan perlindungan habitat gajah,” demikian Badrul. [shai]
