Jakarta – Kementerian Dalam Negeri akan mengusulkan program wajib militer bagi lulusan Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN). Nantinya, setelah lulus para praja sekolah para birokrat itu akan menjalani wajib militer selama 7 bulan di akademi militer.
“Saya sebagai Mendagri akan mengusulkan lulusan praja IPDN wajib militer, “ kata Menteri Dalam Negeri, Tjahjo Kumolo, usai menghadiri ceramah umum di Kampus IPDN, di Jatinangor, Sumedang, Jawa Barat, Jumat (16/12).
Wajib militer bagi lulusan IPDN sendiri lanjut Tjahjo, akan dijalani selama 7 bulan. Setelah lulus, para praja akan ikut pendidikan tambahan di akademi militer. Nanti, usai menjalani pendidikan dasar militer tersebut, para praja akan dapat pangkat Letnan Dua.
“ Ditambah pendidikan militer selama 7 bulan, nanti bisa mendapatkan pangkat Letnan Dua, kalau lulus,” katanya.
Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo sendiri kata Tjahjo, pada prinsipnya merespon itu dengan positif. Panglima menyetujui kerjasama pendidikan antara IPDN dengan Akademi Milter. “ Ya, tinggal memproses resminya,” ujar Tjahjo.
Nantinya kata Tjahjo, para praja yang sudah menjalani program wajib militer, akan dimasukan pasukan cadangan dari program bela negara. Proses merealisasikan program tersebut, Tjahjo perkirakan memakan waktu satu tahun. Sementara untuk kurikulumnya memakai kurikulum TNI. “Jadi tinggal terkait anggaran saja sekarang,” kata dia.
Dalam kesempatan itu juga, Tjahjo mengungkapkan perbaikan-perbaikan yang sudah dilakukan di IPDN. Di era Jokowi, IPDN telah ditetapkan sebagai kampus revolusi mental. Proses penerimaan praja pun sejak tahun 2015 sudah menerapkan sistem online.
“Saya juga tegas terhadap pelanggaran. Pada 2014, sanksi bagi praja yang melakukan pelanggaran disiplin mencapai 73 orang. Tahun 2015, 32 orang praja diberhentikan. Dan 2016 ini, masih ada 13 praja yang diberhentikan dan tercatat sudah 4 pengasuh yang diberhentikan sejak 2015,” tuturnya.
Sedangkan untuk menambah wawasan para praja, digelar program rutin kuliah umum dengan pembicara dari para pejabat. Misalnya, Jumat ini, dihadirkan Panglima TNI dan Kepala BNN. Nanti juga akan diundang para Menko dan Kapolri. “Ini untuk menambah wawasan,” kata Tjahjo.
Di tempat yang sama, Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo menambahkan, prinsipnya TNI setuju dengan program wajib militer bagi para lulusan IPDN. Bahkan siap menindaklanjuti kerjasama itu bila sudah disetujui.
“Saya siap kalau urusan IPDN langsung masuk entah ke Magelang entah kemana melaksanakan latihan dasar militer. Selama tujuh bulan, diberi pangkat Letnan Dua,” katanya.
Nanti kata Gatot, para peserta wajib militer itu bisa berkarya seperti militer biasa. Peserta wajib militer bisa aktif berkarya di pasukan, di staf. Bahkan bisa jadi Danramil. “ Mungkin dua atau tiga tahun setelah itu alih status sebagai PNS,” katanya.
Menurut Gatot, program itu tak sulit. Dan, pemerintah tidak perlu memberikan anggaran tambahan. “ Karena gajinya pun sama dengan, PNS. Sama gajinya itu tinggal kita switch saja,” kata Gatot. ags/AR-3Tjahjo
