Kalangan anggota DPR yang jadi Panitia Khusus Angket KPK sepertinya sedang memuaskan diri sendiri. Awal pekan ini Pansus mengeluarkan 11 temuan sementara mengenai KPK, dikumpulkan sejak Pansus dibentuk 30 Mei lalu. Mereka mengumpulkan informasi dari sejumlah eks terpidana suap dan korupsi, dan beberapa pihak yang kerap berseberangan dengan KPK.
Sudah bisa diduga isi temuan Pansus itu tidak ada yang positif tentang KPK. Langsung saja itu dipublikasikan kepada publik. Pansus terkesan percaya 100 persen dengan keterangan para eks terpidana itu.
Dalam temuannya, Pansus menyebut KPK sudah menjadi lembaga super yang tidak siap dikritik, tidak mau diawasi DPR. KPK dianggap kerap jalan sendiri tanpa mempertimbangkan kehormatan lembaga negara lain, bahkan mengabaikan hak asasi dari orang-orang yang diperiksa.
Dengan anggaran Pansus Angket mencapai Rp 3 miliar rupiah, temuan sementara Pansus itu seperti remah-remah roti yang teramat mahal harganya. Apa yang disebut ‘temuan penyimpangan KPK’ oleh Pansus itu sejatinya tidak berbeda dengan suara-suara yang sudah kerap muncul dari DPR jauh hari sebelumnya. Sederhananya, anggota Pansus sedang menyuarakan isi hatinya sedari dulu dengan mengatasnamakan lembaga resmi negara.
Maka, orang tidak akan heran jika Pansus Angket DPR atau sebagian anggota DPR akan mengarahkan pada upaya merevisi Undang-undang tentang Komisi Pemberantasan Korupsi, dengan maksud melemahkan lembaga antikorupsi itu.
Lembaga KPK memang bukan lembaga paling suci di negeri ini. KPK juga tidak selalu benar dan selalu bersih. Tetapi upaya membenahi KPK dengan serangan frontal seperti yang dilakukan Pansus KPK jelas tidak masuk akal. Survei justru menempatkan KPK sebagai lembaga paling dipercaya di negeri ini, sementara DPR menjadi lembaga yang dicitrakan paling korup.
