pengumuman bakal calon wakil presiden pada Pilpres 2024 di kantor DPP PDIP, Jakarta, Rabu (18/10).(MIFTAHUL HAYAT/JAWA POS)
Partai politik pendukung Capres Ganjar Pranowo akhirnya mendeklarasikan Mahfud MD sebagai calon wakil presiden (Cawapres) di kantor DPP PDI Perjuangan (PDIP) Jalan Diponegoro, Jakarta Pusat kemarin (18/10). Pengumuman disampaikan langsung oleh Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri.
“Calon wakil presiden yang dipilih oleh PDIP, yang akan mendampingi Bapak Ganjar adalah Bapak Prof Dr Mahfud MD,” ucap Megawati.
Dalam pengumuman cawapres kemarin, hadir para ketua umum partai pengusung, yaitu Ketua Umum Partai Hanura Oesman Sapta Odang (OSO), Ketua Umum Perindo Hary Tanoesoedibjo, dan Plt Ketua Umum PPP Muhamad Mardiono.
Putra Megawati yang juga Ketua DPP PDIP Prananda Prabowo dan Ketua DPP PDIP Puan Maharani turut hadir di lokasi acara. Hadir pula Ketua Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar Presiden, Arsjad Rasjid bersama Wakil Ketua TPN Andika Perkasa, Benny Rhamdani, dan pejabat lainnya.
Megawati mengatakan, dirinya sudah lama mengenal Mahfud. Dia tahu betul cara dan jalan pikiran Mahfud. Menurutnya, tokoh asal Madura itu adalah sosok intelektual yang mumpuni.
“Karena saya perhatikan pengetahuan beliau sangat cocok, sangat penuh dengan pengalaman dan pengetahuan. Sosok dengan pengalaman lengkap di lembaga legislatif, eksekutif, dan yudikatif,” terangnya.
Selama ini, Mahfud dikenal sebagai pendekar hukum dan pembela wong cilik. Megawati mengatakan, jika muncul masalah hukum, maka semuanya tidak boleh diam. Jika semua orang diam, maka untuk apa aturan hukum dibuat. “Ayo pak, kita ngomong. Dulu saya rasanya sepi sendiri. Sekarang ada Pak Mahfud nih. Belain saya ya,” tutur Megawati.
Selain itu, Mahfud juga dikenal sebagai sosok yang tampil apa adanya, jujur, bernyali, dan komitmen ideologisnya tidak perlu diragukan lagi. Megawati menegaskan, Mahfud bisa menjadi wasit yang baik di tengah persaingan politik dan bisnis yang sering kali dirasakan tidak adil.
Mahfud akan menyuburkan demokrasi di negeri ini dan menjadi sahabat rakyat sejati. Megawati pun menugaskan Mahfud untuk melakukan reformasi sistem hukum nasional, agar tampil wajah keadilan sejati. Sudah lama rakyat menunggu keadilan ini.
Ganjar mengatakan, dia dan Mahfud akan berjuang bersama rakyat. Pihaknya akan menunaikan amanah yang telah diberikan dengan penuh rasa tanggung jawab. Dia ingin bekerja dengan tulus dan sepenuh hati untuk seluruh rakyat Indonesia.
Menurut Ganjar, pihaknya ingin bergerak cepat sebagaimana yang dinginkan rakyat. Bukan hanya untuk maju bersama, tetapi untuk mewujudkan Indonesia unggul. “Kami ingin Indonesia unggul dengan kehidupan yang sejahtera dan bermartabat bagi rakyat,” terang Ganjar.
Dia akan memastikan Indonesia menjadi negara berdaulat, bukan saja berdaulat pada wilayah, tetapi juga berdaulat dalam bidang politik, pangan, ekonomi, sosial, dan banyak kedaulatan lain, termasuk kedaulatan digital. Maka, dia akan mendobrak kemiskinan yang masih menjerat rakyat.
Pemerintah yang mendatang, kata mantan Gubernur Jawa Tengah itu, harus bekerja jauh lebih keras lagi, khususnya dalam hal penegakan hukum dan pemberantasan korupsi. “Harus tegas, hitam putih, benar salah, dan tidak abu-abu,” paparnya.
Mahfud mengatakan, dirinya menerima dan bersedia menjadi cawapres Ganjar. Dia dan Ganjar bersama-sama seluruh rakyat Indonesia akan melanjutkan upaya mewujudkan cita-cita menuju Indonesia emas 2045.
Menurutnya, cita-cita Indonesia menjadi bangsa yang maju, adil, dan beradab dalam rangka menyongsong Indonesia emas akan terwujud, jika memenuhi sejumlah syarat, yakni ideologi bangsa yang kokoh, ekonominya baik, hukum dan keadilannya ditegakkan, politiknya demokratis, budaya gotong royongnya hidup serta mengendapkan persaudaraan.
Mahfud yakin, jika penegakan hukum dilakukan dengan benar, maka setengah masalah dari bangsa ini tuntas. “Kalau hukumnya bagus, maka segala aspek kehidupan masyarakat akan bagus juga misalnya di bidang sosial politik budaya pertahanan keamanan dan ekonominya,” bebernya.
Mantan anggota DPR RI itu mengatakan, pemberantasan korupsi, kepastian hukum, dan konsistensi dalam implementasi penegakannya, akan memberi jaminan bagi investasi dan pembangunan ekonomi serta memberi perlindungan kepada masyarakat.
Mahfud menambahkan, saat ini dia masih mengemban amanat sebagai Menko Polhukam, yang tugasnya antara lain memastikan pemilu berjalan lancar dengan aman. Karena tugas itu, maka selama ini dia tidak pernah sekalipun menyatakan akan ikut dalam kontestasi pemilu.
Bakal Temui Presiden
Usai hadir dalam deklarasi cawapres, Mahfud kembali bekerja di kantor Kemenko Polhukam. Kepada awak media dia menyampaikan bahwa dirinya sudah bersurat kepada Presiden Jokowi terkait dengan keputusan politik yang sudah dia ambil.
Namun, dia memastikan bakal menemui presiden. “Saya minta menghadap dalam kesempatan pertama presiden tiba di Indonesia. Nanti tergantung beliau,” ungkap dia. Selain kepada presiden, Mahfud sudah menemui Wapres Ma’ruf Amin. Pertemuan itu terjadi kemarin pagi.
Mahfud menyebut, dia sowan kepada Ma’ruf sebagai sesama Nahdlatul Ulama (NU) dan meminta doa untuk melanjutkan perjuangan Ahlussunnah wal Jama’ah di bidang ketatanegaraan dan fikih politik yang beberapa tahun belakangan ini dilakukan oleh Ma’ruf. “Dia mendoakan sebagai sesama warga NU, kata Kiai Ma’ruf Amin, jaga marwah itu,” ujarnya.
Mahfud mengungkapkan, selama ini dirinya tidak pernah meminta dan cenderung menghindar dari urusan pemilihan capres dan cawapres. Mantan ketua Mahkamah Konstitusi (MK) itu menegaskan, dalam proses yang dia lalui sampai deklarasi terjadi, dirinya tidak keluar uang. “Saya masuk ke situ menjadi cawapres disetujui oleh partai koalisi, tidak mengeluarkan uang sepeserpun,” tambahnya.
Dia menepis anggapan dan isu yang menyebut untuk menjadi cawapres harus punya uang dan setor kepada partai. “Ini sepeserpun sungguh tidak,” kata dia. Setelah nanti daftar ke KPU, Mahfud memastikan tidak akan mundur dari posisi Menko Polhukam.
Pun demikian ketika tahapan pemilu sudah masuk masa kampanye. Dia akan memilih opsi cuti untuk kampanye. Sehingga ketika tidak ada jadwal kampanye, dia bakal tetap menjalankan tugas dan kerja-kerja sebagai Menko Polhukam. Dia memastikan pilihan itu tidak akan memunculkan konflik kepentingan. Mahfud dengan tegas meminta semua pihak yang wajib netral tetap netral.
Ajukan SKCK
Sementara itu, sosok Bakal Calon Wakil Presiden Prabowo Subianto masih dinamis. Selain nama Gibran, Erick Thohir dan Yusril Ihza Mahendra juga disebut-sebut dipersiapkan sebagai ’cadangan’. Keduanya diketahui sudah mengurus Surat Keterangan Tidak Pernah sebagai Terpidana (SKCK) di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Diketahui, SKCK menjadi salah satu syarat administratif pendaftaran capres.
Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan mebenarkan terkait Menteri BUMN Erick dan Yusril ajukan surat SKCK. Humas PN Jakarta Selatan Djuyamto mengatakan, surat keterangan diterbitkan pada 16 Oktober 2023. Dalam keterangannya tertulis pemenuhan syarat sebagai calon wakil presiden.
Surat diteken langsung oleh Wakil PN Jakarta Selatan Wahyu Iman Santoso. “Memang benar PN Jaksel telah mengeluarkan beberapa surat keterangan tidak pernah dipidana,” kata Djuyamto kemarin.
Sementara itu, Karopenmas Divhumas Polri Brigjen Ahmad Ramadan tidak mengetahui pasti kepentingan pengurusan SKCK tersebut. “Tidak mengetahui kepentingan apa. Saya tanya Baintelkam, benar stafnya sudah mengurus SKCK,” paparnya. Bahkan, SKCK tersebut sudah diterbitkan Selasa lalu (17/10). Dia mengatakan, SKCK itu telah diambil oleh staf dari Erick Tohir.
Ketua DPP PAN Saleh Partaonan Daulay mengatakan, SKCK yang diurus Erick jelas memiliki tujuan. “Bahkan, bisa saja secara eksplisit untuk kelengkapan pemberkasan cawapres,” ujarnya.
Harus diakui, lanjut dia, Erick masih memiliki peluang untuk disandingkan dengan Prabowo. Selama peluang ada, upaya persiapan kelengkapan pribadi jelas diperlukan. “Anggap aja melaksanakan pepatah, ’Sedia Payung Sebelum Hujan’. Kalau nanti diperlukan, ya sudah ada,” imbuhnya.
Wakil Ketua Umum Partai Golkar Nurul Arifin menambahkan, partainya akan menggelar Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) pada Sabtu akhir pekan nanti. Salah satu agenda utamanya adalah membicarakan soal rekomendasi Cawapres.
“Kita akan mendengarkan dari forum ya, dalam hal ini DPD tingkat I provinsi,” ujarnya di DPP Golkar. Soal Cawapres Prabowo, Nurul menyebut masih cukup dinamis. Namun, dalam waktu dekat, akan segera ditetapkan. (lum/tyo/syn/far/elo/idr/lyn/mia/jpg)
