Masa jabatan Mahyeldi Ansharullah sebagai Gubernur Sumbar tak sampai dua tahun lagi. Nah pada sisa waktu itu mantan wali kota Padang ini fokus pada beberapa program.
Hal tersebut diungkapkan Mahyeldi saat berkunjung bersama Kepala Bappeda Medi Iswandi ke Graha Pena Padang, kemarin.
Kedatangan politikus Partai Keadilan Sejahtera ini disambut Direktur Padang Ekspres Mhd Nazir Fahmi beserta jajarannya. Yakni, Wakil Direktur Heri Sugiarto, Pemimpin Redaksi Rommi Delfiano, Wakil Pemimpin Redaksi Suryani, Koordinator Liputan Ekarianto, beserta redaktur Zulkarnaini dan Adetio Purtama.
Menurut Mahyeldi yang memimpin Sumbar bersama Wakil Gubernur Audy Joinaldy, pemprov sedang fokus dalam sektor perhutanan. Terkhususnya pertanian kehutanan. Dengan memaksimalan sektor perhutanan, harapannya bisa memunculkan mata pencaharian baru, sekaligus menurunkan angka illegal logging.
”Dari beberapa daerah yang terlibat illegal logging, saat ini banyak yang beralih sebagai pengelola perhutanan dan pemanfaatan potensi wisata alam lokal yang ada. Dengan peralihan fungsi menjadi perhutanan sosial yang menumbuhkan perekonomian masyarakat sekitar,” ucapnya dalam diskusi ringan di Adinegoro Room, Graha Pena Padang.
Selain pemanfaatan kondisi alam, Mahyeldi menyebutkan, juga ada beberapa hasil hutan yang menaikkan potensi ekonomi masyarakat sekitar hutan. Seperti madu galo-galo dan buah-buahan.
Dia menekannya, semua program yang dicanangkan tersebut sebagai upaya penurunan angka kemiskinan ekstrem dan stunting yang sesuai dengan amanat Presiden RI. ”Dengan kita fokus pada program-program tersebut (diharapkan) muncul pemerataan-pemerataan sehingga cukup untuk menekan ketimpangan ekonomi antara desa dan kota,” ujarnya.
Selain itu, juga ada program-program terkait infrastruktur. Ini menjadi menjadi salah satu poin dari Pemprov Sumbar. Demi mengatasi kemacetan di beberapa jalur di Sumbar.
Ke depannya, katanya, ada pemeliharaan dan perbaikan jalan demi memudahkan arus lalu lintas di Sumbar. Selain itu, peralihan arus kendaraan juga akan dilakukan demi mengatasi kemacetan di jalur Sumbar.
”Banyak jalan yang bisa digunakan untuk ke beberapa daerah di Sumbar. Sehingga, kita akan mengoptimalkan berbagai macam jalur yang ada untuk dapat memutus kemacetan di beberapa titik. Selain itu, nantinya BMCKTR dan dinas-dinas PUPR di kabupaten dan kota di Sumbar dapat berkoordinasi perihal perluasan jalur. Ini untuk mengantisipasi Lebaran tahun 2023,” ucapnya.
Untuk tahun ini, Pemprov Sumbar juga fokus untuk mengebut pembangunan sejumlah ruas jalan. Seperti jalan Solok Selatan-Dharmasraya, Pasabaru-Alahanpanjang. Untuk tahun depan, Mahyeldi menargetkan Pelabuhan Teluk Tapang Pasaman dapat diselesaikan.
Dia menjelaskan, apabila pelabuhan Teluk Tapang dapat diselesaikan, dapat menarik datangnya investor ke Sumbar. Pelabuhan tersebut dapat difungsikan sebagai persinggahan biji besi dan sawit yang secara ekonomi lebih menguntungkan.
”Karena itu, Pelabuhan Teluk Tapang merupakan pelabuhan strategis yang dapat menampung sawit dari bagian Sumatra Utara. Kita berencana untuk memiliki tiga pelabuhan di Sumbar,” ungkapnya.
Mahyeldi memohon dukungan dari seluruh masyarakat Sumbar untuk dapat terus mendatangkan investor demi memuluskan program dan rencana strategis Pemprov Sumbar ke depannya.
Pada kesempatan tersebut, Mahyeldi juga membeberkan apa yang telah dilakukan Pemprov Sumbar dalam periode kepemimpinannya bersama Audy Joinaldy saat ini. Yakni terkait tahun transisi dari pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2016-2021 ke RPJMD 2021-2026. Kemudian, capaian-capaian sepanjang tahun lalu.
Mahyeldi mulai menjalani tugas sebagai gubernur Sumbar sejak dilantik pada 25 Februari 2021. Tahun ini bagi dia, sebagai tahun transisi. Yakni dari pelaksanaan RPJMD 2016-2021 ke RPJMD 2021-2026.
Karena Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) direncanakan dan disusun dalam era pemerintahan sebelumnya, jelas dia, ada beberapa hal yang tidak optimal pelaksanaanya pada tahun awal kepemimpinannya tersebut. Sehingga tercatat Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun (Silpa) mencapai Rp 484,681 miliar.
Nah, pada tahun 2022 barulah program-program yang dijalankan Pemprov Sumbar sesuai RPJMD 2021-2026. Dalam artian, APBD pertama dan tahun pertama yang murni direncanakan dan dilaksankan dalam periode kepemimpinannya.
Sebab itu pada tahun 2022 Pemprov Sumbar mendapatkan beberapa pencapaian. Seperti realisasi anggaran nomor empat tertinggi nasional dengan Silpa jauh di bawah kondisi tahun 2021. Yakni hanya sebesar Rp 281,18 miliar.
Di sektor pertanian menunjukan dampak yang sangat baik dengan indikator meningkatnya Nilai Tukar Petani (NTP) mencapai 107,26% pada 2021 meningkat menjadi 110,41% pada 2022. Ini jauh melebihi target yang dicantum dalam RPJMD yaitu 100.99%.
Kondisi kesejahteraan masyarakat juga disebutnya semakin baik. Hal tersebut ditandai dengan indikator angka kemiskinan sebesar 6,04%. Kondisi ini lebih baik dari target pada RPJMD sebesar 6,28.
Ia mengatakan, capaian angka kemiskinan 2022 merupakan angka kemiskinan nomor 6 terendah dari semua provinsi secara nasional. Dalam hal kemiskinan ekstrem juga terjadi penurunan. Pada tahun 2021 mencapai 50.842 jiwa, menurun pada tahun 2022 menjadi 43.671 jiwa atau menurun14,10%.
Lalu, indikator pelayanan publik dinilai Ombudsman juga mengalami peningkatan signifikan. Pada tahun 2021 berada pada zona kuning dengan nilai 68,52 kualitas sedang peringkat 25 dari 34 provinsi. Pada tahun 2022 berada pada zona hijau dengan nilai 82,60 kualitas tinggi dan berada pada peringkat 11 dari 34 provinsi.
”Namun dari semua pencapaian di atas, masih banyak target yang harus kita tuntaskan. Kebersamaan dan dukungan setiap komponen pemerintahan dan masyarakat sangat kami butuhkan. Semoga Allah memudahkan upaya kita mewujudkan Sumatera Barat madani yang unggul dan berkelanjutan,” tukasnya. (cr1)
