Jakarta (ANTARA) – Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) menyampaikan mangrove memberikan kontribusi besar untuk mencapai target penyerapan bersih (net sink) emisi gas rumah kaca (GRK) yang tertuang di Nationally Determined Contribution (NDC).
“Potensi mangrove di Indonesia diangkat Presiden Joko Widodo di Glasgow. Beliau menyatakan Indonesia berkomitmen untuk merehabilitasi atau memulihkan ekosistem mangrove dalam rangka karbon net sink 2030,” kata Direktur Pengendalian Kerusakan Perairan Darat (PKPD) Kementerian LHK Sri Handayaningsih dalam webinar bertema “Toward Net SINK FoLU 2030 and Recovering National Economic Through Mangrove Rehabilitation” yang diikuti secara daring di Jakarta, Rabu.
Ia menambahkan, Indonesia menargetkan rehabilitasi mangrove kurang lebih 600 ribu hektar hingga tahun 2024.
“Beliau menyampaikan penting untuk mendapatkan dukungan internasional untuk memenuhi target tersebut dalam rangka karbon net sink 2030,” tuturnya.
Dalam rangka mendukung rehabilitasi mangrove, lanjut dia, Indonesia sudah menerbitkan sejumlah dokumen regulasi.
“Itu tidak hanya dikeluarkan KLHK, tetapi kementerian lain terkait dengan pengelolaan ekosistem mangrove, salah satunya Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) yang terlibat paling besar,” katanya.
Ia menambahkan, komitmen Presiden Jokowi untuk memulihkan ekosistem mangrove juga dapat dilihat dari terbitnya Perpres Nomer 120 Tahun 2020, yakni dibentuknya Badan Restorasi Gambut dan Mangrove (BRGM).
“BRGM mendapatkan untuk mempercepat ekosistem mangrove sampai 2024,” ucapnya.
Dalam kesempatan itu, Sri Handayaningsih juga menyampaikan, terdapat berapa aspek penting dalam rangka pemulihan rehabilitasi mangrove.
Pertama, KLHK meluncurkan Peta Mangrove Nasional (PMN) 2021 pada Oktober 2021, dimana PMN itu menjadi baseline semua pihak dalam rangka melaksanakan kegiatan restorasi, rehabilitasi, konservasi, dan pelestarian ekosistem mangrove di Indonesia.
“PMN ini memberikan gambaran secara spasial, dimana kondisi potensi dan arahan dan rekomendasi untuk melakukan rehabilitasi mangrove dan ini sifatnya dinamis,” paparnya.
Ia menegaskan, kebijakan dan regulasi yang sudah dikeluarkan bersifat penguatan, bukan bersifat wacana di atas meja.
“Memang sudah ada eksekusi di tingkat tapak sehingga PMN sangat penting diacu oleh kementerian atau lembaga terkait, baik pemerintah, BUMN, swasta maupun pihak lain untuk menjadi pedomannya,” katanya.
Ia menambahkan, Indonesia patut berbangga karena Indonesia mendudukinya rangking pertama untuk kekayaan mangrove di seluruh dunia
“Kurang lebih 20 persen luas mangrove di dunia ada di Indonesia, dan kurang lebih 33,5 persen seluruh Asia tenggara,” paparnya.
