Jakarta ( Berita ) : Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto mengatakan bukan pemerintah dan aparat keamanan saja yang mencegah kelompok radikal Negara Islam Irak dan Suriah (ISIS) masuk ke Indonesia, masyarakat juga perlu dilibatkan dalam aksi tersebut.
Menko Polhukam, dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Kamis [15/6], menuturkan hingga saat ini penyerangan yang dilakukan oleh Maute, kelompok bersenjata bagian dari jaringan ISIS, di Marawi, Filipina, masih berlangsung.
Aksi yang dipimpin Isnilon Hapilon itu, kata Wiranto, dianggap berbahaya bagi keamanan Indonesia, karena jarak Marawi dengan Davao, wilayah yang dekat dengan perbatasan Filipina-Indonesia di Pulau Mindanao, hanya sekitar 300 kilometer melalui jalur darat. “Wilayah perairan selatan Filipina juga berbatasan langsung dengan wilayah perairan Sulawesi Utara, tambah dia.
Terkait dengan adanya ancaman konflik Marawi menyebar ke Indonesia, Wiranto menilai saat ini pemerintah juga perlu melibatkan masyarakat dalam melakukan langkah-langkah antisipasi masuknya aksi teror yang dibawa kelompok afiliasi ISIS tersebut.
“Masyarakat sebagai garda terdepan juga perlu dilibatkan dalam pengamanan dan menghalangi masuknya ISIS, khususnya di Sulawesi Utara,” ujar mantan Panglima TNI ini. “Penting melibatkan masyarakat karena mereka yang paling tahu kondisi di wilayah mereka. Kita wajib menyatukan kesepahaman bagaimana melakukan langkah-langkah antisipasi,” jelas Wiranto.
Partisipasi masyarakat melalui pemberian informasi ini, kata dia, juga dapat memudahkan pemerintah dan aparat keamanan untuk menyisir langsung ancaman teror di lapangan. Apalagi, Menko Polhukam menerangkan pemerintah perlu meningkatkan kewaspadaannya karena ada hubungan erat antara jaringan teroris di Indonesia dengan Filipina.
“Kelompok teroris Mujahidin Indonesia Timur yang berbasis di Poso, Sulawesi Tengah, memiliki hubungan dengan kelompok radikal Moro Islamist Liberation Front (MILF) yang berbasis di Moro, Filipina Selatan. Kelompok MIT mendapat suplai senjata api dari kelompok Anshorut Khilafah, Filipina,” terang dia.
Terkait dengan itu, pemerintah pusat maupun daerah, TNI, serta Polri secara terpadu juga telah melakukan rapat koordinasi, sebagai upaya untuk mencegah semakin berkembangnya aksi teror tersebut, kata Ketua Dewan Pembina Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) ini. (ant )
