Mulai Ditumbuhi Belukar, Anggaran Pembangunan tak Jelas
Dibangun sejak tahun 2012 lalu, Monumen Nasional (Monas) Bela Negara terkendala kelanjutannya. Padahal, pembangunan monumen itu jadi simbol penghargaan terhadap perjuangan Pemerintahan Darurat Republik Indonesia (PDRI) penyelamat negara. Apa saja persoalannya?
Berjarak sekitar 50 kilometer dari pusat Pemerintahan Kabupaten Limapuluh Kota, Monas PDRI dibangun di lokasi yang diyakini menjadi basis perjuangan. Monumen itu dibangun di atas tanah seluas 20 hektare di Jorong Sungaisiriah, Nagari Kototinggi, Kecamatan Gunuang Omeh (sebelumnya Kecamatan Suliki Gunung Mas, red). Kemarin (9/11), Padang Ekspres mendatangi lokasi itu.
Dari pusat Kecamatan Gunuang Omeh, jalan menuju lokasi sepanjang 6 km sudah diaspal. Namun sekitar 1 km jelang lokasi, jalanan baru berupa pengerasan dengan batu kerikil. Kondisi jalan ini mulai mengkhawatirkan karena batu kerikilnya sudah banyak yang lepas.
Nah, sesampai di lokasi Tugu Monas PDRI, pemandangan lebih memprihatinkan makin kentara. Lokasi Tugu Monas yang hanya baru berupa tiang-tiang berpondasi dan sebagian kecil sudah dipasang atap itu, mulai ditumbuhi semak belukar. Kondisi ini melahirkan kekhawatirkan bagi masyarakat setempat. Terutama, warga yang sudah ikhlas menghibahkan tanahnya seluas 20 hektare untuk kompleks monumen itu.
Menurut informasi yang didapat dari warga setempat, kondisi itu sudah berlangsung sejak dua tahun terakhir. “Masyarakat tentunya sangat menginginkan pembangunan diselesaikan, namun sejak dua tahun belakangan pengerjaannya tak dilanjutkan. Kondisi ini jelas membuat kami sangat kecewa,” ungkap Wali Nagari Kototinggi, Yonggi Fadli kepada Padang Ekspres, Kamis (9/11) siang.
Sesuai planning awal, Monas Bela Negara dibangun dalam kompleks dengan bangunan auditorium, plaza, restoran, masjid, penginapan, museum sejarah dan beberapa bangunan penting lainnya. Hal ini juga sudah sesuai dengan kesepakatan sejumlah kementerian. “Jika masih kurang lahan untuk pembangunannya, masyarakat siap menambah lahan. Begitu antusiasnya masyarakat di sini,” tambah Yonggi Fadli.
Awalnya, sesuai kesepakatan, sejumlah kementerian mengalokasikan anggaran untuk pembangunan. Namun dalam perjalanannya, semua itu tersendat di lapangan.
Seperti diketahui, pembangunan monumen ini sudah diawali pada masa Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Waktu itu, sejumlah kementerian, seperti Kemenhan, Kemendikbud, Kemendagri, Kemensos, Kementerian PUPR, Kemenpar, serta Pemprov Sumbar dan Pemkab Limapuluh Kota, sepakat bersinergi. Namun, dua tahun terakhir pembangunan tersendat.
Kondisi ini menjadi bahan evaluasi dari Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Muhadjir Effendy yang datang berkunjung ke Limapuluh Kota, beberapa waktu lalu. “Tentu saja masyarakat kecewa, bukan karena dibangun di Kototinggi. Namun, semua ini adalah simbol dan bentuk penghargaan untuk para pahlawan seluruh bangsa Indonesia,” sebut anggota Badan Musyawarah Nagari Kototinggi, Fredi kepada Padang Ekspres, kemarin.
Hal sama diungkapkan tokoh masyarakat Limapuluh Kota, Syawaluddin Ayub. Budayawan bergelar Doktor Honoris Causa ini menilai, monas tersebut cerminan upaya menghargai jasa pahlawan.
Sementara Sekretaris Yayasan Peduli Perjuangan (YPP) PDRI tahun 1948-1949, Ferizal Ridwan melihat, sejumlah persoalan terkait dengan terhentinya pembangunan Monas Bela Negara disebabkan berbagai kendala.
Pengurus YPP PDRI yang juga Wakil Bupati Limapuluh Kota ini melihat, persoalan juga datang dari daerah. Sebab, anggaran yang sudah digelontorkan sebelumnya, tidak terkelola dengan baik. “Selain itu, kita melihat karena keterbatasan anggaran negara dan masih adanya keraguan sejumlah kementerian untuk melakukan penganggaran,”ungkap pria yang biasa disapa Buya ini.
Tidak itu saja, keraguan sejumlah kementerian untuk penganggaran disebabkan dibutuhkannya payung hukum yang tegas. Ke depan, Ferizal Ridwan berharap pemerintah pusat bisa menindaklanjuti SKB (surat keputusan bersama, red) sejumlah kementerian.
“Harapan kita presiden menindaklanjuti SKB kementerian dalam bentuk Keppres (Keputusan Presiden) atau Inpres (Instruksi Presiden), agar lebih mengikat,” tambah Ferizal.
Namun demikian, kata Ferizal Ridwan, dia sudah mendapat angin segar kelanjutan pembangunan Monas Bela Negara dengan dikucurkannya anggaran Rp 7 miliar. “Mudah-mudahan bisa direalisasikan untuk kelanjutan pembangunan,” bebernya. (*)
LOGIN untuk mengomentari.
