Percepatan pembangunan di segala bidang yang diinginkan Presiden Joko Widodo harus didukung oleh stabilitas politik nasional.
JAKARTA – Menteri Dalam Negeri yang baru Jenderal Polisi (Purn) Tito Karnavian menegaskan, Kementerian Dalam Negeri adalah kementerian poros pemerintahan di dalam negeri. Salah satu tugas besarnya adalah menjamin dan menjaga stabilitas politik di dalam negeri. Karena tanpa stabilitas politik yang terjaga, pembangunan bakal terganggu.
Tito menegaskan itu saat memimpin apel bersama di Kantor Kementerian Dalam Negeri di Jakarta, Kamis (24/10). Apel pagi yang dipimpin Tito sendiri dihadiri seluruh pejabat dan pegawai di lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP).
“Kita akan berusaha untuk memberi sumbangsih untuk menjaga stabilitas politik jangan sampai nanti berkembang menjadi gangguan keamanan,” ujar Tito.
Kementerian Dalam Negeri, lanjut Tito adalah kementerian yang menjadi pembina politik bagi pemerintah daerah. Karenanya harus jadi contoh dan teladan. Jangan sampai kemudian ada gejolak. Ada dinamika yang bisa menganggu program pembangunan nasional. Stabilitas politik dan keamanan dalam negeri di daerah menjadi salah satu kunci. Sebab tanpa situasi yang aman, maka pembangunan tidak akan berjalan.
“Ini dua sisi yang saling memberi nilai. Keamanan yang tidak baik akan terjadi pembangunan, pembangunan yang tidak baik akan berdampak pada gangguan dan keamanan, ini salah satu tugas pokok Kemendagri untuk menjaga stabilitas politik,” katanya.
Karenanya Kemendagri kata Tito, harus jadi ujung tombak dan tulang punggung pemerintahan. Terutama dalam mengharmonisasikan kebijakan pusat dan dengan daerah. Kemendagri juga harus pandai- pandai menangkap apa kebijakan- kebijakan di kementerian dan lembaga yang akan berdampak pada stabilitas politik dan keamanan.
“Pemerintahan baru, presiden lama, kabinet baru, akan muncul gejolak-gejolak dan pro-kontra, kita lihat media pagi ini juga ada positif dan negatif, prinsip kita menjaga, karena dua bulan ini kabinet baru biasanya belum stabil, kita berusaha menjaga stabilitas itu,” ujarnya.
Tito juga menyinggung soal perubahan pola pikir atau mindset aparatur. Ia minta, seluruh jajarannya merubah pola pikir. Bukan sebagai penguasa. Tapi meletakan diri sebagai pelayan masyarakat. Karena sejatinya seluruh kementerian, adalah lembaga pelayan rakyat.
“Saya di Kepolisian membuat buku Demokratik Polisi. Apa itu demokrasi? bahwa pemilik negara ini adalah rakyat, maka kita harus ikuti apa yang diinginkan pemilik negara, rakyat. Kita melayani, merubah budaya dari penguasa pejabat. Merubah budaya menjadi pelayan itu tidak gampang tapi harus kita lakukan,” ujarnya.
Pengalaman Panjang
Sementara itu mantan Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kemendagri yang juga Guru Besar Ilmu Pemerintahan di Institut Pemerintahan Dalam Negeri Djohermansyah Djohan mengatakan dipilihnya Tito sebagai Mendagri harus diapresiasi. Bahkan memang ada baiknya posisi Mendagri dipegang orang profesional dari instansi kepolisian.
“Kenapa begitu. Karena ada beberapa alasan. Pertama, dia bermodal loyalitas kuat pada Negara, dia bisa bekerja melaksanakan konstitusi dan UU tanpa beban,” katannya.
Kedua, lanjut Djohermansyah, Tito yang mantan Kapolri punya modal pengalaman panjang sebagai penegak hukum. Ia yakin Tito bisa mengatasi masalah perilaku koruptif kepada daerah. Tito sebagai mantan petinggi Kepolisian, juga punya modal pengalaman mengembangkan pelayanan masyarakat yang inovatif di kepolisian.” Dia bisa memacu pelayanan publik yang baik di seluruh pelosok daerah,” ujarnya.
Tito juga kata Djohermansyah, punya modal pengalaman sebagai petinggi polisi diberbagai lini. Karena itu ia yakin Tito bisa efektif melaksanakan tugas Korbinwas yang menjadi tugas atributif Mendagri. Tito juga punya modal disiplin yang tinggi sebagai mantan aparat keamanan. ags/AR-3
