BOGOR ( Berita ) : Sebanyak 146 wartawanIndonesia dari berbagai platform media menyam-paikan pernyataan sikap menolak pember-lakukan Undang-undang MD3.
Pernyataan sikap disampaikan dalam penutupan sosialisasi Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusi Warga Negara bagi Wartawan Indonesia yang diselenggarakan oleh Mahkamah Konstitusi bekerja sama dengan Dewan Pers, di Puncak, Kabupaten Bogor, Kamis (1/3).
“Kami menolak pemberlakuan UU MD3 sebab dipahami berpotensi mengekang kemerdekaan pers,” kata Fernandus Yusi Adam, wartawan asal Manado yang membacakan penyataan sikap.
Wartawan Indonesia juga mendorong seluruh pihak agar menghormati kemerdekaan pers, serta merevisi beberapa undang-undang krusial yang dianggap mengekang kebebasan pers dan hak konstitusional warga negara.
Pernyataan sikap ini disepakati oleh seluruh wartawan Indonesia yang menjadi peserta sosialisasi Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara bagi Wartawan Indonesia dari semua platform baik cetak, online,televisi dan radio.
UU MD3 menjadi salah satu bahasan dalam sosialisasi tersebut, walau saat ini undang-undang tersebut belum ditandatangani oleh presiden tetapi terhitung 30 hari sejak ditetapkan maka undang-undang tersebut dinyatakan berlaku.
Hampir semua awak media menilai undang-undang tersebut dapat mengancam kebebasan pers. Sementara pers sebagai pilar keempat dalam demokrasi memiliki peran besar dalam mengawa lhak konstitusional warga negara.
Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Anwar Usman menyatakan belum bisa berkomentar banyak terkait UU MD3. Tetapi MK sudah menerima tiga usulan penolakan. “Permintaan peserta persbukan yang pertama dan terakhir, akan saya sampaikan ke ketua dan wakil. Saya yakin kami semua setuju, seperti yang disampaikan peserta sosialisasi, dunia ini mau dibawa ke mana ada dipenanya pers,”kata Anwar. (ant )
