Diposkan pada: 3 Apr 2017 ; 3482 Views Kategori: Berita
Menhub Budi K. Sumadi menjawab wartawan mengenai persiapan angkutan Lebaran usai mengikuti Ratas di Kantor Presiden, Jakarta, Senin (3/4) sore. (Foto: JAY/Humas)
Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi pada kesempatan mengemukakan, saat ini ada sekitar enam (6) hingga sembilan (9) kapal Roro yang siap digunakan. Dalam sekali perjalanan satu (1) kapal Roro ini bisa mengangkut 20 truk, dimana 1 truknya bisa mengangkut 10 motor.
“Berarti ada 2.000 motor satu kali angkutan. Dan ke Jawa Tengah itu cuma 8 jam. Jadi tiap hari bisa dilakukan,” kata Menhub kepada wartawan usai mengikuti Rapat Terbatas (Ratas) Persiapan Menghadapi Idul Fitri yang dipimpin oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi), di Kantor Presiden, Jakarta, Senin (3/4) sore.
Meski bisa mengangkut orang, lanjut Menhub, kapal Roro akan digunakan untuk mengangkut motor yang mengalami peningkatan jelang mudik lebaran. “Karena motor itu meningkat pesat, jadi kita akan alokasikan ke Roro. Sehingga orang dari Jakarta-Semarang menggunakan itu,” ujarnya.
Dalam kesempatan itu Menhub mengajak perusahaan-perusahaan untuk meningkatkan CSR (Corporate Social Responsibility) dengan menyediakan mudik gratis untuk karyawannya, sehingga ada pengalihan transportasi motor ke kendaraan lain.
Ditambahkan Menhub, selain penyediaan kapal Roro, pihaknya juga akan melakukan identifikasi titik-titik sumber kemacetan. “Kalau jalan raya kan pasti Brexit. Kalau udara khan Soetta. Kalau laut kan terutama kan di Merak atau di Batam atau di Balikpapan,” ungkapnya.
Kemenhub juga akan menyosialisasikan bahwa akses menuju Jawa Tengah tidak hanya bisa dilalui melalui jalur Utara tetapi juga bisa melalui jalur Selatan.
“Dalam hal terjadi suatu kemacetan yang banyak, maka kita akan melakukan penutupan dan kita akan buka gerbang sebelumnya,” tambah Budi Karya.
Untuk sarana transportasi kereta api, menurut Menhub, penambahan yang dilakukan tidak signifikakan karena keterbatasan kapasitas. Sejauh ini, pemerintah telah melakukan pembagian tugas antara Kementerian Perhubungan, Polri, Kementerian PUPR, Kementerian Kesehatan dan sebagainya. (RMI/JAY/ES)
