Menkeu Sri Mulyani didampingi Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo dan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Firli Bahuri memberikan keterangan pers usai SKP tentang Nota Keuangan dan RAPBN Tahun 2023, di Kantor Presiden, Jakarta, Kamis (08/08/2022). (Foto: Humas Setkab/Rahmat)
Pemerintah menyiapkan Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (RAPBN) Tahun 2023 yang mampu bertahan di tengah guncangan perekonomian global dan gejolak ketidakpastian yang sangat tinggi.
“APBN 2023 harus didesain untuk bisa mampu tetap menjaga fleksibilitas dalam mengelola gejolak yang terjadi, ini kita sering menyebutnya sebagai shock absorber,” ujar Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani usai Sidang Kabinet Paripurna (SKP) tentang Nota Keuangan dan RAPBN Tahun 2023, di Kantor Presiden, Jakarta, Kamis (08/08/2022).
Sri Mulyani mengungkapkan bahwa di dalam SKP Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) meminta agar APBN dijaga agar tetap kredibel, berkelanjutan, dan sehat.
Pada tahun 2022 ini, Dana Moneter Internasional (IMF) menurunkan proyeksi ekonomi dari 3,6 persen mejadi 3,2 persen untuk tahun ini. Di tahun mendatang, IMF memproyeksikan pelemahan pertumbuhan ekonomi dunia masih terus terjadi.
“Tahun depan akan lebih lemah lagi dari 3,6 ke 2,9 persen dari sisi pertumbuhan ekonomi global. Ini artinya bahwa lingkungan global kita akan menjadi melemah, sementara tekanan inflasi justru meningkat,” terangnya.
Sementara itu, pada tahun 2022, IMF mengatakan akan terjadi kenaikan inflasi global sebesar 6,6 persen di negara-negara maju dan 9,5 persen di negara-negara berkembang. Kenaikan inflasi yang sangat tinggi di negara maju tersebut, memicu pengetatan kebijakan moneter dan likuiditas, yang memacu capital outflow dan volatilitas di sektor keuangan.
“Inilah yang harus kita terus kelola di dalam negeri. Kami bersama Pak Gubernur Bank Indonesia di dalam terus meramu kebijakan fiskal dan moneter secara fleksibel namun juga pada saat yang sama efektif dan kredibel. Karena ini adalah suatu persoalan yang kombinasi dari baik kebijakan fiskal maupun moneter bekerja sama dengan kebijakan struktural,” ujar Menkeu.
Realisasi Semester I Tahun 2022
Dalam keterangan persnya, Sri Mulyani juga memaparkan mengenai realisasi anggaran pada semester I tahun 2022. Ia menyampaikan, pertumbuhan ekonomi Indonesia sudah berada dalam posisi yang sangat baik dan akan terus dipertahankan pada semester II tahun 2022.
“Dilihat dari pertumbuhan ekonomi di kuartal II yang mencapai 5,44 persen dan ini adalah pertumbuhan yang sangat impresif tinggi karena tahun lalu kuartal II itu pertumbuhannya cukup tinggi yaitu 7,1 (persen). Jadi baseline-nya sudah tinggi tahun lalu kuartal II dan tahun ini tetap bisa tumbuh di atas 5 persen bahkan di atas perkiraan optimis kami yaitu 5,2 (persen) ternyata realisasinya 5,44 (persen),” jelasnya.
Ditambahkan Menkeu, kondisi perekonomian Indonesia sudah seperti pada saat sebelum pandemi COVID-19, baik dihitung dari sisi level GDP tahun 2021 maupun 2022. Defisit APBN juga masih relatif moderat.
“Presiden tadi menyampaikan bahwa pertumbuhan defisit APBN harus di bawah 3 persen dan dijaga dari sisi sustainabilitasnya. Oleh karena itu, kita akan melihat dari sisi belanja negara yang tetap akan mendukung berbagai prioritas-prioritas nasional,” ujarnya.
Menutup keterangan persnya, Menkeu menekankan bahwa pertumbuhan ekonomi nasional yang cukup kuat ini harus dijaga dari faktor-faktor pendukung domestik, seperti konsumsi, investasi, serta belanja pemerintah.
“Bapak Presiden minta untuk tahun 2022 ini seluruh kementerian/lembaga fokus merealisasi belanja pemerintah dan terutama dipakai untuk membeli produk-produk yang memiliki kandungan lokal tinggi, dalam hal ini produk dalam negeri Bangga Buatan Indonesia. Ini semuanya akan bisa mendukung pemulihan ekonomi yang makin kuat di kuartal III dan kuartal IV pada saat lingkungan global sedang mengalami kecenderungan gejolak,” tandasnya. (DND/AIT/UN)
