Penentangan terhadap lima hari sekolah (LHS) sudah selayaknya direm. Presiden Jokowi sudah menyatakan bakal mengeluarkan peraturan presiden (perpres) soal itu dalam waktu dekat. Perpres tersebut akan menekankan penguatan pendidikan karakter sebagai bagian dari fondasi karakter bangsa. Metode LHS hanya bagian kecil dari ikhtiar besar itu.
Suara-suara keras yang menolak LHS (sering dibelokkan jadi full day school) terbukti sudah sulit diberi penjelasan. Apalagi, pimpinan penolak telah menyatakan tak mau ada dialog. Meski memaksakan kehendak itu tidak elok, tetapi mau apa lagi? Hanya peredaan suasana yang diharapkan. Situasi tak perlu lebih runcing lagi. Sebab, sudah ada viral demo yang mengandung ancaman terhadap jiwa menteri. Duh, ini sudah off side!
Semoga disadari, negara ini melayani semua orang. Toh, Presiden Jokowi sudah menyatakan, tak ada paksaan menerapkan LHS. Semestinya yang menolak tak perlu ikut. Tapi, akan jadi berlebihan kalau yang menolak memaksa pihak yang setuju untuk tak ikut. Padahal, yang setuju, seperti sekitar 9 ribu sekolah yang mempraktikkan, tentu melihat ada segi-segi positif untuk pembentukan karakter siswa Indonesia.
Misalnya pembentukan akhlak dan keagamaan anak. Sebab, madin (madrasah diniyah) dan bekerja membantu orang tua bakal diintegrasikan ke ekstrakurikuler. Aspirasi-aspirasi yang muncul bisa memperkuat program pendidikan karakter itu. Yang penting, akal sehat dikedepankan dan tak diaduk dalam politisasi.
Ada baiknya menyiapkan diri menunggu perpres yang akan dikeluarkan. Semoga peraturan itu kelak juga dibaca dulu sebelum dikomentari. Main “pokoknya” tak akan sampai pada pokok kebenaran. Bisa-bisa malah memperpanjang salah persepsi karena menjaga telanjur menjadi “harga diri”.
Perlu dikedepankan cara berdiskusi yang lebih mendidik. Terlebih, yang dipersoalkan adalah pendidikan, jalan luhur untuk meningkatkan harkat dan martabat manusia. Semoga keluarnya perpres nanti dapat melegakan. Apalagi tak ada paksaan. (*)
LOGIN untuk mengomentari.
