Setelah hampir 20 tahun sejak reformasi 1998, Pancasila kembali menjadi perbincangan hangat publik melalui sejumlah kebijakan Presiden Joko Widodo. Presiden Joko Widodo menetapkan 1 Juni sebagai peringatan hari lahir Pancasila dan menjadikannya hari libur nasional.
Dalam peringatan hari lahir Pancasila juga diikuti dengan upacara yang dilaksanakan oleh aparat sipil negara di berbagai kementerian dan lembaga.
Presiden juga membentuk Unit Kerja Presiden Pembinaan Ideologi Pancasila (UKP PIP) melalui Peraturan Presiden No 54/2017. Sebuah lembaga nonstruktural yang langsung bertanggung jawab dan berada di bawah Presiden.
“Lembaga baru ini adalah kepanjangan tangan saya yang bersama seluruh komponen bangsa memperkuat pengamalan Pancasila yang menjadi bagian integral dari pembangunan ekonomi, sosial, politik, dan kebudayaan,” kata Presiden Jokowi pada upacara Peringatan Hari Lahir Pancasila, di Gedung Pancasila Jakarta, Kamis (1/6).
Meski hal itu mengingatkan pada zaman keberadaan Badan Pembinaan Pendidikan Pelaksanaan Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (BP7) era Orde Baru, namun UKP PIP tersebut berbeda.
Berdasarkan Perpres 54/2017, UKP PIP bertugas membantu Presiden dalam merumuskan arah kebijakan umum pembinaan ideologi Pancasila dan melaksanakan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian pembinaan ideologi Pancasila secara menyeluruh dan berkelanjutan.
UKP PIP mempunyai fungsi dalam perumusan arah kebijakan umum pembinaan ideologi Pancasila, penyusunan garis-garis besar haluan ideologi Pancasila dan road map pembinaan ideologi Pancasila. Koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian pelaksanaan pembinaan ideologi Pancasila, pelaksanaan advokasi pembinaan ideologi Pancasila.
Pemantauan, evaluasi, dan pengusulan langkah dan strategi untuk memperlancar pelaksanaan pembinaan ideologi Pancasila dan pelaksanaan kerja sama dan hubungan antarlembaga dalam pelaksanaan pembinaan ideologi Pancasila.
Organisasi UKP dipimpin oleh seorang kepala pelaksana yang diangkat dan diberhentikan oleh Presiden. Kepala UKP PIP akan dibantu oleh tiga deputi, deputi bidang pengkajian dan materi; deputi bidang advokasi, serta deputi bidang pengendalian dan evaluasi. Deputi tersebut diangkat oleh Presiden atas usulan kepala UKP PIP.
UKP PIP juga memiliki tiga orang pengarah yang terdiri dari unsur tokoh kenegaraan, tokoh agama dan masyarakat, serta purnawirawan TNI/Polri.
Pengarah mempunyai tugas memberikan arahan kepada pelaksana terkait arah kebijakan pembinaan ideologi Pancasila. UKP PIP tentu berbeda dengan BP7 pada masa Orde Baru. Struktur UKP PIP tidak seperti BP7 yang begitu besar hingga sampai kabupaten.
Program Tanpa Akhir
Cendekiawan Yudi Latif mengatakan menanamkan pemahaman Pancasila sebagai dasar negara merupakan proyek tanpa akhir. Setiap negara di dunia memiliki upaya untuk terus-menerus menanamkan rasa nasionalisme dan kebangsaan membentuk kohesi sosial agar tidak tersapu oleh zaman.
Apalagi Indonesia, yang merupakan negara paling majemuk dalam berbagai ukuran. Indonesia lebih memerlukan dari negara mana pun dalam mencari nilai-nilai bersama kehidupan masyarakat.
“Bangsa yang paling majemuk itu paling sulit mencari titik temu kalau tidak sejak kecil dibudayakan dengan satu pemberian yang namanya kecerdasan kewargaan,” kata Yudi.
Terkait dengan gegap gempitanya peringatan Hari Lahir Pancasila, kalimat “Saya Indonesia, Saya Pancasila” makin populer.
Sebuah ungkapan atau jargon yang disampaikan Presiden Joko Widodo dan kemudian menjadi viral di media sosial karena banyak diikuti oleh netizen. Netizen memajang kalimat tersebut pada latar berwarna merah, dengan foto diri pemilik akun dipajang di sampingnya, berlatar warna putih.
Jargon tersebut banyak diikuti bukan hanya masyarakat biasa, namun sejumlah pejabat dan pesohor pun ikut memajang jargon itu di akun media sosial mereka, seperti Facebook, Instagram atau Twitter. Tak lupa dengan foto terbaik mereka.
Jargon tersebut pun muncul di halaman Gedung Sate dan Balai Kota Bandung dalam bentuk spanduk. Gubernur Jawa Barat (Jabar), Ahmad Heryawan, mendukung jargon Saya Indonesia, Saya Pancasila.
Jargon ini untuk mengingatkan kembali agar masyarakat serta seluruh komponen bangsa memperkuat komitmennya terhadap Pancasila sebagai sebuah ideologi bangsa.
Heryawan mengajak menggunakan jargon itu agar masyarakat bisa dengan mudah memahami, menghayati, dan mengamalkan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila.
“Khawatir ada gangguan-gangguan dari luar yang kemudian melemahkan komitmen Indonesia terhadap Pancasila maka Pancasila harus terus digelorakan, dipahami, diamalkan, dihayati, kemudian dipahami nilai-nilai luhur yang terkandung di dalamnya. Ini sebuah jargon yang baik,” kata Heryawan.
Diharapkan melalui momentum Hari Lahir Pancasila ini bisa meningkatkan komitmen bangsa terhadap Pancasila sebagai satu-satunya ideologi bangsa. tgh/SM/Ant/N-3
