Ketua Gerakan Masyarakat Minang Peduli Pendidikan (GMMPP) Febby Dt Bangso (FDB) menyurati Ketua Komisi X DPR RI Syaiful Huda dari Fraksi PKB untuk mencarikan solusi ratusan mahasiswa yang terancam berhenti kuliah karena tidak mampu membayar UKT.
“Mahasiswa tersebut dinyatakan tidak lolos verifikasi random yang dilakukan Universitas Andalas setelah menjalani perkuliahan satu semester. Seharusnya verifikasi ini divisitasi, tapi tidak dilakukan karena alasan tidak ada biaya operasional. Tentu sangat disayangkan karena kesempatan mahasiswa yang berhak mendapatkan KIP Kuliah Kampus Merdeka jad hilang atau gagal,” jelasnya.
Menurut Febby, Sumbar dikenal sebagai daerahnya industri otak sehingga persolan tersebut harus dicarikan solusinya agar tidak berhenti sekolah. “Industri otak inilah yang masih bisa dibanggakan di Sumatera Barat hari ini. Jangan sampai insiden ini mencoreng dunia pendidikan kita,” tegasnya.
Persoalan lain seperti kasus dugaan dosen cabul, angka kekerasan perempuan level desa dan kasus pengguna narkoba di level desa yang tinggi serta LGBT belum teratasi optimal. “Jangan ditambah lagi masalah mahasiswa putus kuliah,” imbuhnya.
Di sisi lain, Febby mengapresiasi langkah yang dilakukan wali kota Pariaman yang langsung pasang badan dalam menyelesaikan UKT Mahasiswa Unand asal Kota Pariaman. “Semoga langkah ini juga diikuti oleh bupati dan wali kota seSumatera Barat,” tambahnya.
Apresiasi juga disampaikan kepada para dosen di universitas yang mengumpulkan sumbangan hingga Rp46 juta dan bicara dengan pihak rektorat untuk mengatasi masalah itu. “Uang itu bisa dijadikan jaminan sambil kita bergerak bersama-sama mencari solusi ke DPR RI dan Kemenristek Dikti,” ujar Febby.
Dengan adanya kebijakan penundaan batas akhir pembayaran, kata Febby, bisa sedikit membuat mahasiswa bernapas lega meski itu bukan solusi yang komprehensif. “Seharusnya dilakukan pendataan kembali pada ratusan mahasiswa yang terancam berhenti ini. Mana yang benar-benar tidak mampu tapi nilainya bagus atau berprestasi, lalu mana yang harus diturunkan kelasnya agar uang kuliahnya jadi rendah serta secara administrasi surat keterangan tidak mampunya harus ada pihak Unand mengkomunikasikan dengan para kepala daerah,” jelas Febby.
Potensi alumni unand, perantau dan Baznas ataupun CSR BUMN perlu juga diupayakan untuk menyelamatkan mahasiswa dari terancam putus kuliah.
“Saatnya kepedulian orang Minang dan pejabat publik asal Sumbar diuji kembali saat kita pada posisi yang bisa berbuat terbaik bagi kelanjutan pendidikan anak kemenakan. Maka, saya mengetuk hati semua orang minang baik di kampung dan di rantau ataupun mereka yang punya histori ataupun hubungan sejarah dengan ranah Minang, tolong bantu selamatkan mahasiswa Unand yang terancam putus kuliah,” harapnya.(rel)
