Hampir sebulan, seratusan warga dari tiga desa di Teluk Jambe Barat, Karawang, terlunta-lunta di kantor Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta, Kontras, dan Serikat Tani Nasional. Mereka kabur pasca 11 Oktober lalu digeruduk preman PT Pertiwi Lestari –perusahaan yang mengklaim memiliki izin menggunakan lahan warga. Tak hanya digeruduk, kebun warga ikut dibulldozer. Sebelas petani ditetapkan sebagai tersangka dengan pasal tentang kekerasan terhadap orang. Sementara preman PT Pertiwi Lestari, tak tersentuh hukum.
Begitu tak adilnya hukum pada mereka. Dan tambah sial, karena pemerintah daerah setempat begitu lamban. Bisa dibayangkan? Baru kemarin lusa perwakilan pemda Karawang yang terdiri dari asisten sekda, camat, kepala desa, dan staf Dinas Sosial, menemui warganya di kantor LBH Jakarta. Di sana, mereka berdialog sembari memberi bantuan makanan. Tapi apakah itu cukup? Sementara harta benda mereka sudah habis. Rumah pun terancam lenyap.
Rupanya, dalam dialog tersebut, muncul beberapa pilihan untuk kelangsungan hidup warga Teluk Jambe Barat. Seperti mengupayakan satu lahan untuk ditinggali, atau direlokasi. Untuk itulah, hari ini digelar pertemuan ulang dengan bupati. Tapi apakah Bupati Karawang, Cellica Nurrachadiana akan berpihak pada warganya? Jangan lupa, dia yang meneken pemberian izin untuk PT Pertiwi Lestari.
Seteru sengketa lahan di Teluk Jambe Barat, sudah 26 tahun tak kunjung tuntas. Beragam aksi warga demi mempertahankan lahannya, sudah pernah dilakoni. Mulai dari memblokir ruas jalan tol Jakarta- Cikampek pada 2013 lalu, hingga mengajukan gugatan hukum ke Mahkamah Agung. Maka semestinya, hari ini, bupati harus bisa mengurai benang kusut di Teluk Jambe Barat. Jangan melulu mengorbankan warga hanya untuk pemasukan kas daerah.
