Wakil Gubernur Sumatera Barat Nasrul Abit menegaskan pentingnya sinergitas seluruh pemangku kepentingan guna mewujudkan keamanan dan ketertiban ditengah masyarakat. Nasrul Abit menilai kearifan lokal di Sumatera Barat tidak menghambat investasi asalkan penyelesaian melibatkan peran Tungko Tigo Sajarangan.
“Bagaimana memanfaatkan kearifan lokal, sesuai falsafah adat Minangkabau Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah melalui peran Tungku Tigo Sajarangan,” kata Wagub Nasrul dalam paparannya selaku narasumber pada Forum Grup Discusion (FGD) yang digelar Dirbinmas Polda Sumbar di Mercure Hotel Padang, Rabu (22/07/2020).
Menurutnya wujud kearifan lokal di Sumatera Barat selama ini telah diimplementasikan melalui peran tiga pemangku kepentingan atau sering dikenal dengan istilah Tungku Tigo Sajarangan yakni Niniak Mamak (pemimpin adat), Alim Ulama (pemimpin agama) dan Cadiak Pandai (akademisi) dalam menciptakan situasi kondusif ditengah masyarakat.
“Tigo Tungku Sajarangan jan diasak, barangkali perlu ditambahkan peran para perantau, tokoh pemuda, bundo kanduang dan lainnya,” jelas Wagub pada FGD yang mengusung tema Peran Serta Masyarakat Dalam Pencegahan dan Penyelesaian Masalah dengan Mengedepankan Kearifan Lokal ini.
Penyelesaian Tanah Ulayat Tidak Semua Harus ke Ranah Hukum
Wagub Nasrul mencontohkan pada investasi di Sumbar yang kerap terkendala status pembebasan lahan yang notabene merupakan tanah ulayat. Menurutnya tidak semua persoalan harus dibawa ke ranah hukum. “Seperti tanah ulayat, silsilah, sako pusako, ini juga masuk kearifan lokal,” sebutnya.
Apalagi jika dikaitkan dengan pemulihan sektor perekonomian saat Pandemi Covid-19, tutur Wagub, adanya investasi di Provinsi Sumatera Barat sangat diharapkan.
Disamping itu dikatakan bahwa sesuai amanat Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pemprov Sumbar melalui Badan Kesbangpol dan Satuan Polisi Pamong Praja akan terus menjalin sinergitas dengan aparat penegak hukum TNI-Polri dalam menghadirkan suasana kondusif ditengah masyarakat.
“Kesbangpol selaku mata dan telinga pemerintah daerah untuk mewujudkan kamtibmas,” sebutnya.
Kapolda : Kearifan Lokal Penting Untuk Kantibmas yang Kondusif
Sementara Kapolda Sumbar Irjen. Pol Toni Harmanto dalam sambutannya mengatakan kearifan lokal diperlukan untuk menjaga keharmonisan agar tercipta situasi kamtibmas yang kondusif.
Ia menyadari adanya potensi gangguan Kamtibmas pada Pilkada serentak yang akan diselenggarakan akhir tahun 2020 ini, seperti ancaman ketegangan antar pendukung calon.
Untuk itu Jenderal Polisi bintang dua ini juga mengharapkan agar seluruh peserta FGD nantinya mampu memberi pemahaman kepada masyarakat agar pesta demokrasi lima tahunan ini dapat berjalan aman dan lancar.
“Jalin terus dan eratkan tali persaudaraan sehingga terwujud Sumbar yang maju, aman dan kondusif,” tuturnya.
Turut hadir Senator asal Sumbar, Leonardi Harmaini, perwakilan DPRD Sumbar, Ketua MUI Sumbar, Ketua LKAM Sumbar, pejabat utama Polda Sumbar, perwakilan organisasi kemasyarakatan, tokoh agama, tokoh adat, perwakilan mahasiswa serta sejumlah tokoh masyarakat. (relis)
