ACEHTREND.CO, Banda Aceh – Ketua Komisi II DPRA dari Fraksi Partai Aceh, Nurzahri megajukan Interupsi pada pimpinan sidang Paripurna DPRA dengan agenda mendengarkan pidato presiden dalam rangka HUT RI ke 72, Rabu (16/8/2017).
Nurzahri meminta, agar test urine anggota DPRA yg dilaksanakan hari ini dilanjutkan bagi anggota yang berhalangan hadir.
“Saya meminta pimpinan mengadakan tes lanjutan bagi anggota-anggota DPRA yang berhalangan hadir, karena kemungkinan anggota-anggota yang tidak hadir karena ada acara lain yang tak dapat dihindari, bukan karena menghindar dari test urine, ” katanya.
Dalam Interupsi itu, Nurzahri juga menyampaikan, terkait dengan sudah diserahkannya Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Priorotas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBA tahu anggaran 2018, Komisi II DPRA sudah menelaahnya.
Hasilnya, ternyata dokumen tersebut di buat tidak berdasarkan prinsip-prinsip perencanaan anggaran sebagaimana di wajibkan oleh peraturan perundang-undangan, yakni wajib berdasarkan RPJP Aceh, RPJM Aceh dan Renstra Dinas SKPA Aceh.
“Hal ini disebabkan karena sampai hari ini RPJM Aceh 2018-2023 yang merupakan penjabaran visi dan misi gubernur dan wakil gubernur terpilih wagub terpilih belum diselesaikan dan belum diserahkan ke DPRA oleh gubernur Irwandi Yusuf,” katanya.
Memang, kata Nurzahri, gubernur sudah membentuk Tim RPJMA bahkan jauh hari sebelum beliau dilantik dengan menggunakan dana bantuan Uni Eropa, untuk hal ini perlu diberikan apresiasi.
Tapi sayangnya, kata Nurzahri, tim tersebut sedikit lambat kerjanya hal ini terbukti dengan belum adanya draft apapun terkait RPMA tersebut, padahal untuk menjadi Qanun RPJMA masih dibutuhkan proses lagi yakni pembahasan draft Qanun RPJMA di DPRA, dan SKPA-SKPA butuh Qanun RPJMA utk membuat Renstra bagi dinas-dinasnya sebelum di terjemahkan kedalam program-program SKPA untuk APBA 2018.
“Oleh karena itu saya mengusulkan agar dokumen KUA PPAS APBA 2018 ditarik kembali oleh Irwandi yusuf dan diperbaikin sesuai visi-misinya, hal ini perlu saya sampaikan agar DPRA tidak dihujat oleh masyarakat karena terlambat membahas APBA 2018, ” tegasnya.
Sidang paripurna tersebut selain dihadiri oleh pimpinan dan anggota DPRA juga dihadiri oleh Wakil Gubernur Aceh Nova Iriansyah. []
