Palembang (ANTARA) – Ombudsman Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) mendampingi DPRD Sumsel guna memberikan layanan penanganan aduan publik.
Kepala Ombudsman Sumsel Adriansyah di Palembang, Rabu, mengatakan dalam rangka mengimplementasikan pelaksanaan ketentuan Pasal 35 ayat (3) UU 25/2009 tentang pelayanan publik yang menyatakan, bahwa pengawas penyelenggaraan pelayanan publik terdiri dari pengawas internal dan eksternal.
Dimana pengawasan eksternal penyelenggaraan pelayanan publik dilakukan oleh masyarakat, Ombudsman, DPRD Provinsi dan DPRD kota/ kabupaten.
“Permasalahan pelayanan publik yang menonjol dan mendapat banyak atensi dari masyarakat terkait dengan penerimaan peserta didik baru (PPDB) jalur prestasi tingkat SMAN di Kota Palembang, penerbitan SHM via PTSL di sejumlah kabupaten/kota yang bertahun-tahun tidak selesai, lampu penerang jalan yang selalu padam, rekrutmen PPPK yang tidak transparan, dan sejumlah permasalahan pelayanan publik lainnya,” ungkapnya.
Adrian mengatakan urgensi sinergi dan kolaborasi dengan sesama lembaga pengawas penyelenggaraan pelayanan publik, yakni DPRD Provinsi Sumatera Selatan merupakan langkah strategis yang akan ditempuh oleh Ombudsman RI Perwakilan Sumatera Selatan.
