Diskusi terbatas BeritaPagi bersama bakal calon walikota Palembang H Sarimuda dan pengamat sosial politik Unsri Joko Siswanto.
Palembang, BP
Masalah transportasi di Kota Palembang sepertinya tidak pernah beres. Hal ini diperparah dengan Bus Trans Musi, yang harusnya menjadi sarana publik, kini mengalami masalah finansial sehingga harus selalu mendapatkan suntikan dana dari Pemerintah Kota Palembang.
Demikian terungkap dalam diskusi yang digelar BP Group di ruang rapat Harian BeritaPagi, Kamis (2/2). Menghadirkan narasumber salah satu bakal calon walikota Palembang H Sarimuda dan pengamat sosial yang juga Rektor Universitas Taman Siswa Palembang, Drs Joko Siswanto, MSi.
Menurut Sarimuda, selain kereta ringan (Light Rail Transit/LRT), Pemko Palembang juga mesti mengintegrasikan moda moda transportasi lain.
“Kalau orang dari bandara menggunakan LRT. Turun di Pasar 16 Ilir. Ada halte di sana, ada dermaga. Naik bus air menuju Kertapati. Lalu naik kereta api ke tempat tujuan. Juga nanti di Jakabaring, ada satu moda transportasi yang menunggu di sana, menerpadukan LRT ini. Seharusnya sekarang Pemerintah Kota Palembang sudah melakukan itu. Apabila moda transportasi darat dan sungai tidak dipersiapkan untuk menunjang LRT, rasanya LRT ini manfaatnya ke depan dipertanyakan,” katanya.
Mengenai bus kota yang masih beroperasi, jika ia jadi walikota kelak, itu tidak akan dihapuskan. Setiap pemilik bus kota jika ingin memperpanjang perpanjangan trayek, mereka harus bergabung dengan Trans Musi. Sehingga bus kota yang tidak layak beroperasi bisa dikandangkan.
“Trans Musi dan bus air tidak termanfaatkan dengan optimal. Kemana bus-bus air bantuan dari Kementrian Perhubungan itu,” ujarnya mempertanyakan.
Ia melanjutkan, moda transportasi lain harus dipadukan dengan LRT, seperti menyiapkan halte, dermaga, dan penambahan bus air.
“Transportasi massal ini harus dibenahi sehingga masyarakat dapat menggunakannya dengan aman, nyaman dan murah,” katanya.
Sarimuda menilai, jika Bus Trans Musi dikelola oleh orang yang bukan ahlinya, maka tunggu kehancurannya. “Mulai dari merekrut siapa mengelola SP2J itu, bukan sekadar like and dislike. Harusnya SDM-nya yang mengerti masalah itu, karena ini masalah bisnis,” katanya terkait buruknya menajemen Trans Musi yang hingga kini masih banyak menanggung utang.
Mengenai bus kota yang izin trayeknya tidak diperpanjang saat era Walikota Eddy Santana Putra, namun masih beroperasi, seharusnya sudah ditertiban. Pemko harus bertindak tegas. Tegakkan Peraturan Daerah. “Ini waktu kita sudah perdakan, tapi pelaksanaannya takut dan ada hal tertentu,” ucapnya.
Sedangkan pengamat sosial, Joko Siswanto, melihat di kota Palembang pertumbuhan kendaraan dan jumlah panjang jalan sangat timpang.
“Pantas ini terjadi kemacetan. Mungkin ke depan Palembang jangan-jangan akan diberlakukan ganjil genap,” katanya.
Menurut dia, perlu ada forum khusus untuk membahas soal transportasi di Palembang yang semakin ruwet. Keberadaan LRT memang akan mengurai kemacetan, tapi hanya untuk jalur yang dilalui kereta cepat itu.
“LRT itu tidak menjamin lalu lintas di bawahnya akan lancar. Kecuali memang jalurnya Jakabaring-Bandara dan sebaliknya. Itu lancar. Tapi masyarakat mobilitasnya tidak hanya di situ,” katanya. # osk
