Jakarta, BPWakil Ketua MPR Hidayat Nurwahid menyatakan, masyarakat tidak perlu khawatir ancaman desintegrasi bangsa dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) menyusul maraknya aksi demo yang mengatasnamakan agama.
“Sudah lama kita sepakat dengan Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika sebagai perekat berbangsa dan bermasyarakat. Kalaupun ada aksi demo digelar besar-besaran yang mengandung sara bukan berarti anti toleransi dan bhinneka tunggal ika,” ujar Hidayat di ruangan wartawan DPR Jakarta, Senin (13/2) dalam acara diskusi bertajuk Merajut Kebhinekaan Tunggal Ika.
Nurhawid berharap seluruh elemen bangsa terutama kalangan eksekutif dan legislative dari pusat sampai daerah melaksanakan 4 pilar kebangsaan. Jika tokoh masyarakat dan pemerintah melaksanakan empat pilar, ancaman disintegrasi tidak bakalan terjadi.
“Sebetulnya asih banyak ancaman sparatis di beberapa daerah di Indonesia, yang harus diatasi pemerintah. Termasuk kesenjangan ekonomi, pembangunan dan pendidikan. Dlam berdemokrasi kita diberi ruang melakukan perbaikan dan penyegaran untuk melaksanakan empat pilar berbangsa dan bernegara,” kata Hidayat.
Pengamat Politik Yudi Latif menegaskanm Pancasila dan kebhinnekaan sebagai modal sosial dasar bangsa Indonesia menghadapi globalisasi yang terguncang. “Indonesia menjadi teladan dunia karena Pancasila dianggap sebagai DNA-nya Indonesia. Indonesia itu bangsa yang demokratis, beragam, eksotik, dan tolerans,” jelas Yudi,
Yudi menambahkan, banyak negara modern gagal mengelola multikulturalisme seperti . Amerika Serikat dan Eropa. Indonesia masih baik dan menjadi mercusuar dunia. Dengan keragaman sukum budaya dan agama di Indonesia namun masyarakat bisa hidup berdampingan dan harmonis.
Pengamat Politik Arbi Sanit mengaku kecewa dengan munculnya gerakan pemaksaan kehendak akhir-akhir ini. Ada sekelompok orang yang ingin memaksakan kehendak. “Islamisme bisa lebih gawat dari bahaya latin, dan akibatnya orang keluar dari Indonesia. Itu akan terjadi kalau negara ini gagal mengatasi persoalan di masyarakat,” katanya.
Dijelaskanm demokrasi yang sudah bergulir sejak 1998 salah kaprah, dan disalahartikan dengan bebas segalanya. Padahal di Amerika sebagai Negara demokrasi tertua di dunia masih memiliki batas dan aturan berdemokrasi. “Jadi, Pancasila sebagai dasar negara ini sudah final, meski secara ideologi bisa dikembangkan,” ungkapnya. #duk
