Ketika perhatian publik dalam negeri tersorot pada kasus Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama, negara tetangga Australia bersiap menyambut kunjungan Presiden Joko Widodo. Kunjungan yang mestinya dilakukan awal November, ditunda karena demo besar akhir pekan lalu.
Bagi pemerintah dan publik Australia, kunjungan ini bakal menjadi sorotan penting mengenai relasi dua negara, khususnya menyangkut isu Papua. Jauh hari sebelum kunjungan tersebut, Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu sudah mengeluarkan peringatan kepada Australia, lewat menteri-menterinya: jangan mencampuri isu Papua. Ryamizard juga meminta Australia mempengaruhi negara-negara di kawasan Pasifik untuk mencabut dukungan terhadap keanggotaan ULMWP di organisasi negara-negara Melanesia MSG. Status keanggotaan ULMWP di MSG akan diputuskan akhir tahun ini.
Sikap Australia sejauh ini mendukung Papua sebagai wilayah NKRI. Namun, kasus pelanggaran hak asasi manusia di Papua tetap menjadi kerikil di hubungan dua negara. Isu Papua tetap ramai dibahas di negara tetangga itu, terutama oleh anggota parlemen yang pro Papua Merdeka. Jika Indonesia meminta dukungan Australia terhadap kedaulatan NKRI di Papua, semestinya tidak perlu melarang Australia menyinggung isu hak asasi manusia di Papua. Presiden Joko Widodo tahun lalu juga menjanjikan membuka akses bebas bagi jurnalis asing mengunjungi Papua. Namun, hingga kini janji itu belum terbukti. Isu ini kemungkinan bakal ditagih oleh publik Australia, saat kunjungan Jokowi nanti.
Isu kekerasan dan pelanggaran HAM di Papua saat ini seperti tersingkir di media massa. Padahal banyak kasus pelanggaran HAM di Papua yang mandeg atau ditutup-tutupi. Kita juga tak boleh melupakan dan mesti terus mengingatkan Negara untuk juga hadir bagi penyelesaian kasus HAM di Papua.
