Hari ini, bagi sebagian warga Papua merupakan hari bersejarah. 1 Desember dikenal sebagai peringatan deklarasi bangsa Papua. Komite Nasional Papua Barat (KNPB) sejak sepekan lalu telah menyerukan agar masyarakat Papua memperingatinya. Rencananya ada aksi peringatan berupa ibadah syukur seperti di Wamena, Timika, Manokwari dan Jayapura.
Merespon ini, pemerintah sudah jauh-jauh hari kasih peringatan. Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Wiranto melarang peringatan 1 Desember karena dianggap melanggar konsitusi. Wiranto memastikan bakal menangkap siapapun yang memperingatinya
Pernyataan Wiranto ini berbeda dengan keinginan Presiden Joko Widodo. Sejak lama Jokowi menginginkan agar cara-cara kekerasan tak lagi dikedepankan untuk menangani persoalan di Papua. 2014 lalu dalam pidatonya di GOR Weringin, Jayapura, Joko Widodo dengan tegas meminta jangan lagi ada kekerasan di sana.
Belajar dari sejarah, cara-cara kekerasan, penangkapan, dan penyiksaan tak pernah berhasil menyurutkan keinginan sebagian masyarakat Papua melepaskan diri dari Indonesia.Tahun ini ribuan orang ditangkap dalam gelombang aksi yang digelar KNPB. Apa lantas hasrat mereka menuntut penentuan nasib sendiri surut? Belum lagi sejumlah Negara di Pasifik, masyarakat Indonesia pun kini secara terbuka menyatakan dukungannya lewat deklarasi Front Rakyat Indonesia untuk Papua Barat (FRI-West Papua).
Kalau sudah begini, siapa yang rugi? Kekerasan hanya akan makin menjauhkan Papua dari kita.
