Jakarta ( Berita ) : Parlemen di negara-negara Asia-Pasifik harus bisa aktif dalam menunjukkan kepeduliannya terhadap beragam hal yang terjadi di kawasan tersebut seperti persoalan pengungsi Rohingya hingga kemerdekaan Palestina.
“Kami mendorong parlemen tiap negara di kawasan berperan aktif dalam menyelesaikan masalah bangsa-bangsa yang tertindas. Misalnya masalah Palestina dan pengungsi Rohingya,” kata Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Sabtu [20/1].
Fahri Hamzah mengemukakan hal tersebut ketika berbicara mewakili parlemen RI dalam Sidang Pleno Forum Parlemen Asia-Pasifik di Hanoi, Vietnam, 19 Januari. Menurut dia, pihaknya tidak mengerti mengapa sejumlah masalah tersebut tidak selesai di tangan diplomasi antar-eksekutif atau pemerintah bangsa-bangsa terkait.
Ia mengingatkan bahwa parlemen memiliki fungsi diplomasi pada lapis kedua karena mewakili suara rakyatnya yang utuh kepada dunia. Sejumlah delegasi lainnya yang juga menyuarakan keprihatinan mengenai masalah etnis Rohingya antara lain dari Brunei, Kanada, dan Malaysia.
Sebagaimana diwartakan, Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) akan mengirim klinik keliling untuk pengungsi etnis Rohingya di Bangladesh sebagai bagian dari upaya lanjutan membantu meringankan beban korban yang terusir dari tanah kelahirannya di Myanmar.
Baznas menyatakan berupaya mengoptimalkan zakat dengan berbagai program untuk kemanusiaan, salah satunya untuk pengungsi Rohingya. Penyerahan bantuan tersebut akan dilakukan pada tanggal 28 Januari 2018 di Cox’s Bazar, Bangladesh.
Dua klinik keliling itu terdiri atas dua mobil ambulan yang akan digunakan untuk pengungsi Myanmar di Cox’s Bazar dan satu mobil transportasi operasional medis serta bantuan lampu penerangan untuk pengungsian melalui solar sel.
Sementara itu, oemerintah Bangladesh mengatakan pada Selasa (16/1) pihaknya akan merampungkan proses pengembalian banyak di antara para pengungsi Muslim Rohingya yang melarikan diri dari konflik di Myanmar dalam dua tahun setelah pertemuan dua negara bertetangga tersebut.
Rencana pemulangan bilateral tersebut disambut dengan rasa skeptis oleh berbagai lembaga swadaya masyarakat, yang menyatakan hal itu tak cukup mengatasi masalah keselamatan, mata pencaharian dan pemukiman tetap.
Lebih dari 650 ribu warga Rohingya melintasi perbatasan ke Bangladesh setelah terjadi serangan militer Myanmar dalam menanggapi serangan petempur Rohingya pada 25 Agustus 2017. Kekerasan tersebut disebut Amerika Serikat dan Perserikatan Bangsa-Bangsa sebagai pembersihan suku, yang berulang kali dibantah Myanmar.
Koran “Global New Light” Myanmar, yang dikelola negara, mengatakan bahwa kampung di Hla Po Khaung di Rakhine utara akan menjadi tempat peralihan sementara bagi orang-orang yang “diterima secara sistematis” untuk dipulangkan. (ant )
