Dua pekan lalu anggota DPR dari Komisi VI mengunjungi Rembang, Jawa Tengah.
Bukan rakyat yang mereka temui, tapi pimpinan perusahaan PT Semen Indonesia yang sedang membangun pabrik di sana.
Para wakil rakyat itu memberikan dukungan kepada pabrik PT Semen Indonesia supaya perusahaan tetap beroperasi tahun depan. Kata mereka, warga yang menolak pabrik dengan investasi Rp 4,9 triliun itu hanya segelintir.
Dukungan DPR itu penting bagi Kementerian BUMN maupun PT Semen Indonesia yang berniat beroperasi Januari tahun depan. Jika saat ini tidak bisa menambang tanah karst di Pegunungan Kendeng Rembang, mereka tetap akan beroperasi dengan mengolah material dari daerah lain.
Para wakil rakyat siap pasang badan bagi perusahaan semen. Tapi tak sekali pun kita mendengar mereka pasang badan untuk warga yang bertahun-tahun menolak kehadiran pabrik itu di halaman rumah mereka.
Pekan ini sekitar 300 warga menggelar aksi jalan kaki dari Rembang menuju Semarang Jawa Tengah. Berbekal restu tokoh Rembang KH Ahmad Mustofa Bisri dan para tokoh NU setempat, mereka berjalan kaki menuju kantor Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo.
Mereka ingin menegur Gubernur Ganjar agar mematuhi putusan kasasi MA itu. Sekaligus mencabut izin pendirian pabrik semen.
Hanya kewarasanlah yang membuat para petani itu terus gigih melindungi perbukitan karst Kendeng dan cekungan Watuputih yang menyimpan cadangan air.
Cekungan air yang menyuplai ratusan mata air di Rembang itu kini terancam dengan pembangunan pabrik semen serta rencana eksplorasi batu karst.
Bagi warga Rembang, mereka bisa hidup tanpa semen. Tapi mereka tak bisa hidup tanpa air. Karena itu menolak pabrik semen, bagi mereka, adalah upaya mempertahankan air kehidupan.
