in

Pasca Banjir, LSM BYTRA Minta Tata Ruang Aceh Utara Ditinjau Ulang

Foto DSC adalah Kantor Bytra yang terletak di Desan Kuta Blang Kecamatan Banda Sakti, Lhokseumawe. (Foto: aceHTrend/Bustami)

ACEHTREND.CO, Lhokseumawe – Banjir di Aceh Utara telah mengakibatkan banyak orang yang kehilangan harta benda, bahkan ada korban jiwa dari peristiwa itu. Bencana alam tersebut sudah menjadi langganan sepuluh tahun terakhir di pantai wilayah timur Aceh Utara.

Satu Daerah Aliran Sungai (DAS) yang masuk daftar nasional dianggap penyebab utama bencana alam yang merendam ribuan rumah di 23 kecamatan, namun di balik itu ada dua DAS lain yang masuk daftar Kabupaten dan sering meluap akibat banjir Kiriman dari kabuapten tetangga yakni, Bener Meriah.

Data yang diterima AceHTrend, sekitar 8 Kecamatan berada di pesisir DAS hingga ribuan rumah terendam banjir, selain itu sejumlah infrastruktur fisik rusak parah seperti jalan, jembatan dan juga irigasi.

Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Bina Rakyat Sejahtera (BYTRA) saat ditemui aceHTrend Minggu (10/12/2017) mengatakan, bencana banjir diakhir tahun ini tidak hanya melanda Aceh melainkan juga provinsi lain.

“Ini disebabkan karena penebangan hutan secara liar, tingginya curah hujan, dan di Aceh Utara juga mempunyai bendungan Krung Pasee yang sering jebol, selain itu sistem kelola tata ruang juga berpengaruh terhadap bencana yang sepekan ini terjadi,” kata Program Manager Bytra, Muhady.

Da mengungkapkan, besar kemungkinan banjir yang terjadi Aceh Utara karena penggundulan hutan sehingga tidak ada hambatan air untuk mengusai sungai yang ada di wilayah itu seperti Sungai Jambo Aye, Krung Pasee, dan Krueng Keureuto.

Secara ilmiah, katanya, banjir itu juga disebabkan oleh hilangnya tutupan hutan alam dan pemerintah sebaiknya mengevaluasi kembali izin usaha pemanfaatan (IUP) hasil hutan kayu-hutan tanaman industry (IUPHHK-HTI) dan Hak Guna Usaha (HGU) perkebunan di Aceh Utara.

“Evaluasi Izin HGU itu penting untuk mengurangi gundulnya hutan, selain itu keterlibatan pihak Polisi Hutan dan Dinas Kehutanan ini juga penting, setidaknya mereka melakukan operasi rutin ke wilayah yang dianggap rawan illegal logging,” jelasnya.[]

Komentar

What do you think?

Written by Julliana Elora

Produser Musik Minang Hadapi Ancaman Digital

Jalan Berlubang, Wakil Ketua DPRA Ingatkan untuk Segera Ada Perbaikan