Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) akan melakukan akreditasi terhadap pendidikan anak usia dini (PAUD) dan Sanggar Kegiatan Belajar (SKB).
Dengan akreditasi tersebut, diharapkan kualitas PAUD dan SKB akan terjaga dan mudah mendapatkan bantuan. Selain itu, PAUD dan Pendidikan Masyarakat (Dikmas) diminta tak melakukan pungutan liar (pungli).
“Sekolah non-formal memiliki kekuatan untuk melakukan improvisasi dalam kegiatan belajar mengajar, sehingga bekal untuk anak-anak jauh lebih besar di masa depan,” ujar Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendy saat Rakornas Program PAUD Dikmas (Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat) 2017 di Hotel Basko Padang, Kamis (2/2).
Muhajjir menyebutkan akan mendorong Kementerian Desa dan Daerah Tertinggal bersama PAUD Dikmas untuk mendirikan PAUD dan SKB. “Tentunya dengan memanfaatkan dana desa,” tutur Muhajjir.
Di samping itu, pihaknya juga akan melakukan akreditasi terhadap PAUD dan SKB. “Saat ini, banyak PAUD dan SKB yang belum terakreditasi. Nanti akan kita akreditasi agar kualitasnya terjaga dan akan kita berikan bantuan,” lanjut Muhajjir
Dirjen PAUD dan Dikmas Kemendikbud, Harris Iskandar menuturkan, akan terus mengembangkan PAUD Dikmas dengan memberikan bantuan per kabupaten dan kota pada tahun 2017 ini.
“Kita akan lakukan review dan pengembangan sekolah PAUD dan Dikmas tahun ini. Kami juga akan menyosialisasikan rencana program PAUD Dikmas tahun ini,” ujarnya.
Kabid PAUDNI Dinas Pendidikan Kota Padang Nurhayati, mendukung dengan adanya penyediaan banyak sekolah. Baik formal, informal, maupun non-formal. Dengan kebijakan ini semua masyarakat dan anak-anak akan dapat mengecap pendidikan.
“Dengan banyaknya lembaga pendidikan akan membuka peluang semua masyarakat dan anak-anak untuk mengenyam pendidikan,” tegas Nurhayati. (*)
LOGIN untuk mengomentari.
