Anggaran SMK Dinilai Minim
Minimnya anggaran pendidikan untuk SLTA sederajat dari Provinsi cukup membuat sekolah kewalahan. Meski demikian, hingga saat ini siswa SLTA sederajat di Kota Pariaman masih menikmati pendidikan gratis.
Pascapengambilalihan kewenangan SLTA sederajat oleh Provinsi sejak awal tahun, sempat mengundang kekhawatiran dari orangtua siswa. Pasalnya, beredar kabar, pendidikan SLTA sederajat di Pariaman tidak lagi gratis. Pemko Pariaman tidak dapat menganggarkan lewat APBD sebab SLTA sudah menjadi kewenangan Provinsi.
Kepala SMKN 2 Pariaman Arrahmi mengaku, cukup kewalahan memenuhi kebutuhan sekolah saat ini dengan anggaran yang terbilang minim. Ini masih dibicarakan dengan ketua komite guna mencarikan solusi permasalahan tersebut.
Sebelum pengalihan kewenangan SMA sederajat ke Provinsi, warga Pariaman telah menikmati pendidikan gratis sejak tahun 2009. Tentunya, cukup sulit jika biaya pendidikan kembali dibebankan kepada siswa.
Kepala SMKN 3 Pariaman Rafuddin menyebutkan, meski anggaran dari Provinsi belum maksimal, namun pihaknya masih berupaya memaksimalkan anggaran tersebut agar siswa tidak dibebani biaya SPP setiap bulannya.
“Sebenarnya ada sinyal dari Provinsi, SMK boleh melakukan pungutan biaya pendidikan kepada siswa. Namun hingga saat ini kami belum melakukannya. Meski ada wacana yang berkembang ke arah itu, tapi kami masih memaksimalkan anggaran yang ada,” ujarnya.
Kekhawatiran tersebut dijawab Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kota Pariaman, Kanderi. Menurutnya, Dinas Pendidikan Provinsi Sumbar masih menganggarkan biaya pendidikan untuk SLTA sederajat.
Sehingga, biaya pendidikan SLTA sederajat masih ditanggung pemerintah. Secara nominal, memang jumlahnya berkurang dibandingkan yang dianggarkan di APBD Kota Pariaman.
“Meski tak sebanyak anggaran di APBD, kami berharap sekolah tetap memaksimalkan anggaran yang ada saat ini. Dengan demikian tidak ada biaya yang dibebankan kepada siswa,” kata Kanderi.
Sementara untuk SMK, menurut Kanderi, memang tetap ada biaya yang harus ditanggung orangtua siswa. Seperti biaya praktik kerja industri atau praktik kerja lapangan (PKL) yang biasanya berlangsung di luar kota. Sedangkan SMA tidak ada biaya yang ditanggung oleh orangtua siswa.
Salah seorang orangtua siswa, Helna, 48, warga Jalan Pahlawan Kampung Jawa Pariaman, mengaku lega pendidikan masih gratis di Kota Pariaman. Perempuan ini mengaku berat jika biaya sekolah putrinya yang saat ini duduk di SMK, dibebankan pada orangtua. (*)
LOGIN untuk mengomentari.
