Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa menunda proses pemungutan suara atas draf resolusi yang menuntut Israel untuk menghentikan pembangunan permukiman Yahudi di wilayah Palestina dan Yerusalem timur. Mesir selaku penggagas resolusi ini, dilaporkan meminta pemungutan suara ditunda pada Kamis (22/12), hanya berselang sehari setelah mereka mengajukan draf tersebut ke DK PBB.
Proses voting sebelumnya dijadwalkan diselenggarakan pada Kamis sekitar pukul 15.00 waktu setempat. Seorang diplomat senior di DK PBB mengindikasikan pemungutan ini dapat ditunda tanpa batas waktu tertentu. “Ada jendela yang jelas terbuka. Apakah jendela itu masih ada, tidak benar-benar diketahui,” katanya. Penundaan ini diumumkan setelah Israel dilaporkan melakukan upaya keras untuk menggagalkan resolusi ini.
Sebelumnya, Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, bahkan meminta langsung kepada Amerika Serikat agar memveto resolusi tersebut. AS merupakan salah satu sekutu terkuat Israel, dan termasuk salah satu dari lima negara yang memiliki hak veto di DK PBB. Presiden terpilih AS, Donald Trump, pun menganggap AS sebagai sekutu Israel harus memveto resolusi tersebut. Namun, pemerintahan petahana Barack Obama dilaporkan akan tetap mendukung resolusi itu. Sejumlah pejabat Israel pun dikabarkan mulai menghubungi langsung Trump agar mendesak upaya veto.
Sejumlah spekulasi mencuat di kalangan para diplomat PBB yang meragukan apakah pemerintah AS dapat menahan diri dan tak menggunakan hak veto. Pasalnya, resolusi yang sama sempat diveto oleh AS pada 2011. Selama ini, PBB berulang kali menyerukan penghentian pendudukan Israel di wilayah tersebut dan menilainya sebagai pembangunan ilegal. Pendudukan Israel ini dianggap sebagai hambatan besar dalam proses perdamaian konflik Palestina dan Israel selama ini. Pasalnya, pembangunan itu dilakukan di wilayah yang dianggap Palestina sebagai negara masa depan mereka.
LOGIN untuk mengomentari.
