Sejumlah pihak terus mendukung percepatan pembangunan ruas tol Padang Kepala Hilalang. Apapun masalah yang menjadi kendala harus diselesaikan dengan cara baik, mempertimbangkan kearifan lokal dan tidak merugikan masyarakat. Masyarakat Sumbar cinta pembangunan, hanya saja perlu penyelesaian ganti rugi secara adil.
Demikian pendapat sejumlah pihak atas respons pembangunan tol yang saat ini tengah dikebut pembebasan lahan dan penyelesaian pembangunan di titik-titik yang sudah selesai penyelesaian ganti rugi. Dari titik nol kilometer, kemegahan proyek nasional bernilai triliunan rupiah sudah mulai terlihat.
Pantauan Padang Ekspres di lokasi pembangunan, kendaraan berat hilir mudik membawa material yang semuanya diambil dari bumi Sumatera Barat. Padangpariaman adalah daerah terbanyak tempat eksploitasi bahan material seperti pasir, kerikil dan tanah timbunan clay. Material ini mendatangkan aliran dana triliunan di tingkat lokal.
Tentu eksploitasinya tetap mengikuti aturan yang berlaku alias legal.
Bupati Padangpariaman Ali Mukhni menyebut, pihaknya bersama forkopimda yang bertanggung jawab memfasilitasi penyelesaian lahan tak akan surut di lapangan. Artinya, dari titik ke titik, nagari ke nagari dilakukan pendekatan dengan elemen masyarakat. Agar satu pemahaman dan tak ada komunikasi yang tersumbat dalam urusan lahan. Serta memberikan pengertian bagi masyarakat bahwa tol akan memberikan banyak manfaat termasuk untuk masyarakat.
Bupati Padangpariaman Ali Mukhni pun bersama Kapolres Padangpariaman AKBP Dian Nugraha baru-baru ini melakukan kunjungan lapangan di antaranya ke STA 36 Korong Pasa Limau dan Korong Tarok, Kanagarian Kapalohilalang, Kabupaten Padangpariaman. Kunjungan langsung orang nomor satu di Kabupaten Padangpariaman itu turut didampingi Kepala Proyek PT HKi Defi Andrian ST beserta staf teknis pembangunan jalan tol.
Dukungan pun mengalir dari berbagai stakeholder lainnya. Kadin Sumbar sebagai lembaga independen tempat bernaungnya praktisi bisnis memfasilitasi rapat khusus pembahasan tol: antara harapan dan tantangan beberapa hari lalu. Rapat daring (dalam jaringan) online tersebut dihadiri sejumlah elemen, termasuk pemangku jabatan pembangunan tol.
Dimoderatori Nasirman Chan, sejumlah narasumber memberikan dukungan positif atas pembangunan tol di Sumbar. Namun penyelesaian lahan masyarakat harus diselesaikan dengan baik, mengacu pada aturan dan tetap mempertimbangkan kearifan lokal setempat. Sebab mayoritas lahan di Minang adalah tanah ulayat yang punya kekhasan dan punya nilai sejarah di kaum masing-masing.
Anggota DPR RI asal Piaman, John Kenedy Azis, anggota DPD RI Leonardy Harmainy, Ketua Kadin Sumbar Ramal Saleh menilai, pembangunan tol akan membuka akses yang lebih luas untuk produk pertanian, pemasaran pariwisata Sumbar ke daerah lain, bahkan akan terhubung dengan jalur tol Asia melalui Dumai menuju Melaka.
Senada dengan tokoh tersebut, Ketua 1 LKAAM Sumbar Syafrizal Ucok, Ketua Bundo Kanduang Hj Raudha Taib dan Ketua MUI Masoed Abidin mengingatkan, agar setiap persoalan parsial tanah diselesaikan dengan baik. Masyarakat jangan sampai dirugikan, apalagi menyisakan masalah di kemudian hari. Diharapkan keterbukaan dan melibatkan unsur masyarakat sejak awal dan dalam proses, penting untuk diakomodir.
Kini pelaksana proyek HK melalui HKi terus melakukan pembangunan fisik hingga kilometer 4,2 sambil menunggu tuntasnya pembebasan lahan di Penlok 2. Jika ini tuntas dalam waktu dekat, maka ditenggat pada 2022 nanti mimpi tol membelah Sumatera Barat akan menjadi kenyataan.
Ini senada dengan dukungan tak pernah henti dari Bupati Padangpariaman Ali Mukhni, bahwa pemerintah daerah wajib mendukung penuh pelaksanaan pembangunan tol karena diharapkan membawa kemajuan dalam perekonomian Sumatera Barat, apalagi Tarok City akan menjadi gerbang dan exit tol. “Ini akan mempercepat Tarok City sebagai kawasan ekonomi dan pendidikan di wilayah Sumatera karena memiliki akses langsung dengan tol trans Sumatera,” ujarnya.
Berkaitan dengan itu baik Bupati maupun Kepala Proyek PT HKi Defi Andrian ST mengucapkan terima kasih sebesar besarnya atas bantuan tokoh masyarakat, forkopimda dan seluruh lapisan masyarakat atas dukungan dan kemudahan yang diberikan. Putra Minang ini menyebut, peran tungku tigo sajarangan, tali sapilin tidak akan lepas dari pelaksanaan pembangunan.
Mantan Ketua DPRD Padangpariaman yang ikut terjun sejak awal rencana tol, Eri Zulfian menyebut, pembangunan tol Padang Sicincin sebagai bagian tol Padang-Pekanbaru adalah sebuah harapan kemajuan untuk masa datang. Namun sebagai mantan politisi yang kini menggeliti dunia advokat di Pekanbaru ia mengingatkan pemerintah dan para pengambil kebijakan tidak menyisakan masalah pembebasan lahan sehingga menimbulkan konflik di kemudian hari.
”Terutama terkait harga tanah. Harus ada standar untuk harga lahan produktif dan lahan tak produktif. Tak baik kalau pemerintah “basibagak” atau bertangan besi dalam pembebasan lahan. Pemerintah harus lebih cerdas untuk berkomunikasi dengan masyarakat,” ujar putra Lubukalung ini. (***)
The post Pembangunan Tol Ruas Padangpariaman, Penyelesaian Lahan Masyarakat Harus dengan Baik appeared first on Padek.co.
