Gubernur dan Kepala Daerah Bahas Tol Padang-Pekanbaru
Polemik pembebasan lahan dan persoalan ganti rugi, seringkali menjadi “batu sandungan” pemerintah dalam menggerakkan pembangunan. Tidak tertutup kemungkinan, rencana pembangunan jalan tol Padang-Pekanbaru menemukan ganjalan serupa. Namun, mujurnya pemerintah pusat memastikan bakal menanggung seluruhnya biaya ganti rugi lahan masyarakat.
Hal ini dibahas Gubernur Sumbar Irwan Prayitno dalam rapat koordinasi (rakor) bersama beberapa kepala daerah yang wilayahnya dilalui pembangunan jalur tol sepanjang 240 km itu, di Auditorium Gubernuran Sumbar, kemarin, (8/9). Di antaranya, Bupati Padangpariaman Ali Mukhni, Wali Kota Payakumbuh Riza Falepi, Wabup Agam Trinda Farhan, Wabup Limapuluh Kota Ferizal Ridwan, Wabup Tanahdatar Zuldafri Darma, perwakilan Padang. Serta, sejumlah pejabat eselon II Pemprov Sumbar.
Rakor dipimpin gubernur didampingi kepala Dinas PUPR Sumbar ini, juga dihadiri kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (BPN) Sumbar, dan pihak Hutama Karya yang ditugaskan Presiden RI untuk membangun jalan tol tersebut.
Gubernur memastikan, selain pembangunan tol, pemerintah pusat juga menanggung seluruhnya biaya ganti rugi masyarakat. Dengan kata lain, tidak sedikitpun menggunakan APBD provinsi. “Sekarang, tinggal kepala daerah yang harus gencar mensosialisasikan pembangunan ini pada masyarakat,” kata Irwan.
Saat ini, Bupati Padangpariaman Ali Mukhni telah membebaskan lahan tol sepanjang 27 km. Namun, lebarnya baru 40 meter. Sedangkan untuk trase tol Padang-Pekanbaru ini, diperlukan lebar 60 meter. Namun, dalam rakor tersebut Ali Mukhni menyanggupi permintaan untuk penambahan seluas 20 meter untuk sisi kiri-kanan jalan.
Menurut Gubernur, pembangunan tol ini menggunakan pinjaman dari Jepang melalui skema kerja sama pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) dengan nilai investasi mencapai Rp 35 triliun. Pekan lalu, tim JICA dari Jepang telah datang untuk melakukan survei lokasi yang akan dibangun jalan tol. Setidaknya, untuk mempersingkat akses jalan tol sekaligus penghematan biaya, tim JICA akan membangun terowongan sepanjang 7.000 meter atau 7 km untuk menembus perbukitan di Limapuluhkota. “Proses amdal, setidaknya selesai Oktober hingga November mendatang. Kalau fisiknya, awal 2018 jalan,” terang Gubernur.
Irwan menambahkan, pengerjaan pembangunan tol direncanakan dimulai dari Duku, Sicincin, Padangpariaman. Lanjut ke Tanahdatar, Agam-Bukittinggi, Limapuluh Kota, Payakumbuh dan langsung ke Pekanbaru. Namun, pemprov berharap pada pihak Hutama Karya untuk memulai pembangunan tol Padang-Bukittinggi. Hal ini mengingat jalur utama Padang-Bukittinggi memiliki sejumlah titik macet parah sampai hari belum teratasi.
“Kalau dimulai dari Padang-Bukittinggi, manfaatnya dirasakan langsung oleh masyarakat. Mudah-mudahan ini menjadi pertimbangan,” terang Gubernur dua periode itu.
Butuh Rp 70 Triliun
Di sisi lain, Manager Senior Bidang Teknik Pembangunan Tol Trans Sumatera Hutama Karya, Dinny Suryakecana mengatakan, tol Padang-Pekanbaru ini merupakan proyek strategis berdasarkan Perpres 58 Tahun 2017 tentang Program Strategis Nasional PUPR. “Untuk menyelesaikan tol Padang-Pekanbaru ini, diperkirakan menelan anggaran sebesar Rp 70 triliun,” kata Dinny.
Sedangkan rencana proses pengerjaannya, dibagi menjadi tiga tahap. Pertama, Padang-Sicincin sepanjang 27 km dengan anggaran sebesar Rp 6 triliun. Dilanjutkan tahap II Pekanbaru-Bangkinang sekitar 17 km. Serta, tahap III menyelesaikan jalur yang berada di tengah antara Sicincin-Bangkinang.
Saat ini, pihaknya mengaku masih dalam proses menyiapkan Dokumen Perencanaan Pengadaan Tanah (DPPT) berisi trase dan apraisal. Lantas, berdasarkan trase itu kelak, pemerintah daerah bisa melakukan sosialisasi pembebasan lahan pada masyarakat dengan sistem ganti rugi tanah.
“Jika ini rampung dalam waktu dekat, pengerjaan kemungkinan bisa dilaksanakan Februari 2018. Kalau permintaan Pemprov Sumbar, kami akan coba bicarakan dulu dengan pihak Kementerian,” sebutnya.
Selain perubahan trase, menurut dia, skema pengelolaan rencana pembangunan tol Padang-Pekanbaru juga berubah. Di mana, Pemprov Sumbar tidak akan terlibat dalam pengelolaan tol nantinya. Sebab, rencana awal tol tersebut dibangun Jasa Marga melalui konsorsium BUMN. Namun, dananya tidak mencukupi. Lantas, Pemprov Sumbar menawarkan diri untuk menjadi pemegang saham melalui pembebasan lahan.
“Semua dananya berasal dari pusat. Kita tidak tahu apakah dari APBN atau pinjaman lunak, yang mengerjakan Hutama Karya. Makanya, kita tidak ikut dalam pengelolaan,”sebutnya.
Sedangkan hasil pembebasan lahan dan fisik telah menghabiskan sebesar Rp 184,7 miliar. Sebanyak Rp 168,1 miliar di antaranya untuk fisik. Dengan rincian, Rp 63,9 dari APBD dan Rp 104,2 dari APBN. Kemudian Rp 16,5 miliar untuk pembebasan lahan. “Kita sesuaikan dengan aturan, apakah kita hibahkan atau bagaimana nantinya,” sebutnya. (*)
LOGIN untuk mengomentari.
