JAKARTA – Pemerintah dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2021 menganggarkan pembayaran bunga utang sebesar 373,3 triliun rupiah atau meningkat dibanding jumlah di APBN Perubahan (APBN-P) 2020 sebesar 338,8 triliun rupiah.
Guru Besar Ekonomi dari Universitas Brawijaya, Candra Fajri Ananda, mengatakan pembayaran bunga utang sebesar itu pada tahun depan akan mempersempit ruang fiskal. Meskipun harus dihadapi dengan optimistis, risiko penurunan investasi pemerintah sangat nyata menurun.
“Pembayaran bunga utang sebesar 373 triliun itu akan mengurangi ruang fiskal kita di 2021. Hal ini diperberat dengan anjloknya penerimaan negara,” kata Candra.
Kendati demikian, dia mengaku tetap optimistis bahwa akan ada perbaikan dan pembangunan infrastruktur selama ini mampu mendorong ekspor Indonesia membaik, termasuk sektor industri yang diperkirakan bisa pulih pada 2021.
“Indikasinya adalah di awal semester kedua 2020 impor bahan baku dan intermediate meningkat dan beberapa negara tujuan ekspor sudah menunjukkan pemulihan, dengan Tiongkok yang tumbuh positif di kuartal kedua 2020,” katanya.
Namun demikian, kabar kurang baiknya yaitu public investment (investasi pemerintah) pasti menurun karena penerimaan negara turun. Sebab itu, diharapkan investasi swasta mampu di akselerasi untuk membiayai beberapa proyek yang dibangun. Demikian juga desain pembiayaan bersama pemerintah dan swasta yang sudah ada, tinggal kemauan untuk memanfaatkan atau tidak.
Dalam draf RAPBN 2021, pemerintah memaparkan pembayaran bunga utang itu terdiri dari pembayaran utang dalam negeri sebesar 355,1 triliun rupiah dan pembayaran bunga utang luar negeri sebesar 18,15 triliun rupiah.
Pembayaran bunga utang diarahkan untuk menjaga akuntabilitas pengelolaan utang dan meningkatkan efisiensi bunga utang pada tingkat risiko terkendali dengan pemilihan komposisi utang yang optimal.
Pemerintah juga menetapkan pembiayaan utang sebesar 1.142,5 triliun rupiah atau turun dibandingkan dengan outlook 2020 sebesar 1.220,5 triliun rupiah.
Lelang SBN
Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati, saat menjelaskan RAPBN 2021 akhir pekan lalu mengatakan kebijakan untuk pembiayaan utang tahun depan adalah dengan mengoptimalkan lelang SBN. Selain itu, pemerintah juga masih mengedepankan penerbitan surat berharga negara (SBN) untuk ritel. “Rencana pemenuhan untuk 2021 melalui optimalisasi lelang SBN, kemudian kami tetap akan melakukan pengadaan uang tunai dengan denominasi valas dengan memanfaatkan fleksibilitas agar konsumen dan kami juga akan terus meningkatkan SBN ritel,” kata Menkeu.
Dengan langkah tersebut, dia berharap pemerintah mendapatkan biaya utang yang paling kompetitif sesuai kapasitas pemerintah. n SB/E-9
