Ekonomi Perdesaan Efektif Topang Ketahanan Pangan

» Sektor pertanian perlu insentif khusus agar menjadi industri yang atraktif.

» Korporatisasi petani dan nelayan adalah wacana lama yang sulit diwujudkan.

JAKARTA – Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam pidato kenegaraan pada sidang tahunan MPR dalam rangka Hari Ulang Tahun (HUT) Kemerdekaan ke- 75 RI akhir pekan lalu, menekankan pentingnya membangun program keta­hanan pangan ke depan dengan men­jamin kelancaran rantai pasokan ma­kanan dari hulu sampai hilir ke seluruh pelosok Tanah Air.

Sebagai wujud dari upaya memper­kuat ketahanan pangan itu, pemerintah, kata Presiden, sedang membangun food estate atau lumbung pangan seluas 178 ribu hektare di Kabupaten Kapuas dan Pulang Pisau, Kalimantan Tengah. Pe­ngembangan proyek tersebut dilakukan bukan lagi dengan sistem manual, tetapi menggunakan teknologi modern teruta­ma sistem digital yang canggih.

“Saat ini sedang dikembangkan food estate di Kalimantan Tengah dan Suma­tera Utara, dan akan dilakukan di bebe­rapa daerah lain. Program ini merupakan sinergi antara pemerintah, swasta, dan masyarakat sebagai pemilik lahan mau­pun sebagai tenaga kerja,” kata Jokowi.

Pemerintah pun dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Ne­gara (RAPBN) tahun 2021 menganggar­kan 104,2 triliun rupiah untuk mendanai program tersebut. Anggaran sebesar itu akan diarahkan untuk mendorong pro­duksi komoditas pangan dengan mem­bangun sarana prasarana dan penggu­naan teknologi.

Selain itu, digunakan untuk mere­vitalisasi sistem pangan nasional de­ngan memperkuat korporasi petani dan nelayan, distribusi pangan serta pe­ngembangan kawasan pangan berskala luas (food estate).

Menanggapi kebijakan tersebut, pe­neliti dari Institute Pertanian Bogor (IPB), Dikky Indrawan, Senin (17/8), mengatakan dari tiga penekanan Presi­den semuanya saling terkait. “Namun, perlu perhatian khusus untuk efektivitas ketahanan pangan dengan mengem­bangkan bersama pembanguna sarana prasarana dan penggunaan teknologi dengan pengembangan food estate da­lam kerangka intensifikasi pertanian,” kata Dikky.

Pemanfaatan lahan dan kawasan per­tanian yang ada harus semakin intensif dalam konsep pengembangan kawasan.

“Pertumbuhan ekonomi berba­sis perdesaan akan mampu menjaga efektivitas program ketahanan pangan. Sarana dan prasasana serta teknologi yang dibangun harus mampu mendo­rong pengembangan food estate dalam konteks intensifikasi agar produktivitas meningkat sehingga ketahanan pangan akan tercapai dalam jangka pendek dan menengah,” katanya.

SDM Petani

Menurut dia, hal yang masih kurang mendapat perhatian khusus adalah pe­ngembangan sumber daya manusia petani. Komitmen anggaran untuk ke­tiga fokus pemerintah tersebut, tidak mampu bertahan lama jika pertanian tidak mampu menarik sumber daya ma­nusia yang tepat dan unggul.

“Selama ini pengembangan keta­hanan pangan tidak berbasis kepada pe­ngembangan sektor pertanian sebagai sektor penghela ekonomi, namun seba­gai buffer (penyanggah) sumber pangan dasar saja,” katanya.

Akibatnya, kurang menarik bagi sum­ber daya manusia dan investasi pada sektor pertanian. Untuk menjamin ke­tahanan pangan, jelas Dikky, diperlukan insentif khusus kepada sektor pertanian agar menjadi industri yang attractive.

Secara terpisah, Ekonom dari Uni­versitas Hasanuddin (Unhas) Makassar, Agussalim, mengatakan upaya memba­ngun ketahanan pangan sebagai pilihan kebijakan paling rasional untuk mena­han ekonomi tidak jatuh lebih dalam, setelah terkontraksi 5,32 persen di kuar­tal kedua.

“Pemerintah perlu strategi khusus mencegah kontraksi tidak berlanjut di kuartal ketiga. Dari empat sektor yang menopang ekonomi nasional, yaitu industri pengolahan, pertanian, perdagangan, dan konstruksi, hanya pertanian yang masih tumbuh di tengah pandemi Covid-19,” kata Agussalim.

Ketahanan pangan, paparnya, harus bertumpu pada peningkatan produkti­vitas, stabilisasi harga di tengah menu­runnya permintaan akibat daya beli masyarakat menurun, menjaga indeks pertanaman dan mengembangkan la­han super-intensif, serta kombinasi on farm dan off farm untuk meningkatkan nilai tambah sektor pertanian.

“Korporatisasi petani dan nelayan sudah lama diwacanakan, tapi tampak­nya sulit diwujudkan dalam waktu de­kat,” tutup Agussalim. n ers/E-9