BANDUNG – Pemerintah mendukung sinergi pengusaha dan ulama yang memiliki basis pertanian untuk meningkatkan serapan Kredit Usaha Rakyat (KUR). Sebab, selama ini pemanfaatan KUR pertanian sering terkonsentrasi di sektor hulu atau budidaya, padahal KUR bisa juga digunakan untuk pembiayaan di sektor hilir.
Direktur Pembiayaan Direktorat Jenderal Sarana dan Prasarana Pertanian (PSP), Kementerian Pertanian, Indah Megawati, mengatakan KUR pertanian sangat produktif untuk pembiayaan komoditi tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan peternakan. Salah satu strategi peningkatan penyerapan KUR pertanian adalah dengan mendorong pemanfaatan di sektor hilir. ‘’Kami mendorong pemanfaatan KUR untuk pembelian alat pertanian,” katanya dalam Rapat Koordinasi Percepatan KUR di Bandung, kemarin.
Hadir dalam rakor tersebut kalangan pengusaha, ulama, petani, Ajengan Irfan Hakim dari PP Al Ittifaq, Kedeputian Program Percepatan KUR Waldini, akademisi dan budayawan Amshar A Dulmanan, praktisi pertanian Gatot Indroyono, dan staf ahli Menteri Pertanian, Rafly Fauzi.
Menurut Indah, selama ini pemanfaatan KUR pertanian sering terkonsentrasi di sektor hulu atau budidaya. Padahal, KUR pertanian sektor hulu hanya sebatas KUR mikro dengan plafon 5-50 juta rupiah karena lebih mudah diakses dan tidak memerlukan agunan. “Padahal KUR dengan plafon besar 500 juta rupiah ke atas mudah diakses, bunganya juga tetap hanya enam persen,” tandasnya.
Di tempat yang sama, Ketua Dewan Pembina Tim Percepatan KUR Pertanian, KH Andi Jamaro Dulung, mengatakan KUR untuk sektor pertanian menjadi salah prioritas untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Untuk itu, kalangan pengusaha mesti penjamin bagi petani yang ingin mendapatkan fasilitas KUR. ‘’Para pengusaha diharapkan menjadi penjamin dan pembimbing usaha bagi petani, para ulama menjadi filter untuk petani yang layak mendapatkan pembiayaan, sehingga bank percaya,’’ katanya.
Dia menambahkan, kalangan perbankan mesti aktif membuka akses untuk kalangan petani. “Aturan yang ada jangan dipersulit. Kami harap perbankan membuka akses seluas-luasnya dan mempermudah petani memperoleh dana talangan untuk kebutuhannya,’’ cetus Andi Jamaro.
Sementara itu, anggota Tim Percepatan KUR Pertanian, Nur Budi Hariyanto, optimistis penyerapan KUR akan meningkat. Selama petani, pengusaha, koperasi, pondok pesantren, dan masyarakat mudah memperoleh akses bank, maka target penyerapan KUR sesuai pagu anggaran 2020 sebesar 190 triloiun rupiah pasti tercapai. ‘’Jika satu kabupaten benar-benar menyerap triliunan rupiah, bisa jadi separuh pagu anggaran KUR pertanian terserap di Jawa Barat,’’ ujarnya.
Menurut Nur Budi, salah satu contoh skema pemanfaatan KUR dapat dilihat dari pola yang dilakukan Pondok Pesantren Al Ittifaq Ciwedey, Bandung. Pondok pesantren tersebut mampu mengembangkan produk pertanian, terutama buah-buahan dan sayur-sayuran hingga sampai penyerapanya ke pasar. ‘’Pesantren tersebut dapat menjadi contoh pengembangan dan pemanfaatan KUR,’’ tandasnya. tgh/AR-2
